Politik sebagai Panglima (Lagi)

Kegalauan terhadap politik biasanya memunculkan inisiatif teknokratisasi. Orde Baru adalah kasus historis yang menarik. Merespons Orde Lama yang sepenuhnya politik, Orde Baru pun menarik politik perlahan-lahan dari urusan bersama. Proliferasi ideologi politik direduksi melalui fusi partai politik. Tujuannya jelas. Teknokrasi tak membutuhkan ideologi, tetapi teknisi. Kenaikan harga kebutuhan pokok tak dapat diselesaikan oleh ideologi, tetapi oleh kebijakan ekonomi yang terukur. Alhasil, demokrasi digeser dari ”pemerintahan oleh partisipasi” menjadi ”pemerintahan oleh teknisi”.

Dicabutnya politik dari urusan publik memang membuahkan hasil yang memuaskan. Pertumbuhan ekonomi merangkak naik. Kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan tanpa gangguan oposisi. Ekonomi pun diselamatkan dari ”kecerewetan politik” yang berlebihan. Ekonomi menjadi panglima. Garis besar haluan negara disesaki visi-visi ekonomi berbasis stabilitas politik. Orde Baru sungguh membawa biduk republik ini ke dermaga baru, dermaga ekonomi.

Apakah kegalauan terhadap politik di pengujung tahun ini juga akan menghasilkan gejala yang sama seperti di permulaan Orde Baru? Saya memperkirakan itu bakal terjadi jika tidak ada perubahan fundamental di dalam tubuh politik itu sendiri. Seluruh keburukan politik akan sempurna jika republik ini gagal memakai demokrasi untuk menghasilkan politisi yang bajik. Persoalannya, demokrasi tidak lebih dari penghitungan suara, sedangkan suara sendiri merupakan fungsi dari kapital di epos politik citra dewasa ini.

Ketidakpercayaan terhadap politik akan paripurna jika pemenang pemilu tahun depan adalah kapital, bukan demos. Politik bukan lagi ruang bagi rakyat memperjuangkan kedaulatannya. Politik menjadi panggung tempat kapital beradu demi kekuasaan. Kita tidak lagi menyaksikan kesederhanaan dalam politik. Politik menjelma industri baru bernilai ratusan miliar rupiah. Politik tak lebih dari perayaan kaum berpunya, bukan lagi persembahan untuk mereka yang papa.

Memang, kerusakan politik di epos Reformasi berbeda dengan yang terjadi di Orde Lama. Di epos Reformasi kerusakan sepenuhnya disebabkan menyelinapnya kalkulasi kapital ke dalam cara kerja politik. Sementara, yang terjadi di Orde Lama semata-mata disebabkan kegerahan kaum teknokrat terhadap kebisingan politik yang mubazir.

Namun, sebab yang berbeda dapat menghasilkan keluaran yang sama: tersisihnya politik dari urusan publik. Apa yang menanti di pengujung jalan antipolitik adalah ekonomi. Ekonomi dengan sederet diktum kebijakannya membutuhkan jalan bebas hambatan politik. Ketidakpercayaan publik terhadap politik bakal menempatkan ekonomi kembali sebagai panglima dengan teknokrat sebagai hulubalangnya. Orde Baru bisa berulang dalam kemasan yang sedikit berbeda.

Kegagalan politik menjalankan fungsi-fungsi tradisionalnya dapat membuahkan gelombang antipolitik yang berbahaya. Gawatnya, indikasi-indikasi kegagalan politik bahkan sudah tercium dari sekarang. Korupsi yang dilakoni para politisi hanya satu dari sederet indikator kegagalan politik yang ada.

Politik, apa pun kemalangan yang tengah menimpanya, harus kembali menempati posisi asalinya sebagai panglima. Namun, sebelumnya, proses infiltrasi ”yang pribadi” terhadap ”yang publik” harus dihentikan. Pemilu tahun depan adalah pertaruhan yang menegangkan. Jika kekuatan kapital berhasil membajak demokrasi untuk kepentingan sektoralnya, maka lonceng kematian politik dipastikan berdentang keras. Apa pun, saya optimistis bahwa kita masih bisa menahan laju depolitisasi ini. ”Tahun-tahun gelap” politik pasti berlalu. Selamat tahun baru. []

Donny Gahral Adian,

Dosen Filsafat Politik UI

Sumber: http://www.rumahpemilu.org