Elpiji dan Politik Cenat-Cenutnya SBY

Pasca pesta perayaan tahun baru 2014 yang penuh gemerlap dan kemeriahan, rakyat diberi kado istimewa dengan kenaikan harga elpiji 12 kg. Harga resmi yang sebelumnya Rp 78.000 melonjak drastis menjadi Rp 138.000. Kenaikan ini mencapai 68 persen. Akibatnya, beberapa masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah. Dampaknya, tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang di subsidi menjadi langka.

Pertamina mengklaim kerugian hingga sekitar Rp 7 triliun. Kerugian ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya ditindaklanjuti Pertamina dengan menaikkan harga gas non-subsidi tersebut. Dalih kerugian inilah yang memaksa Pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kg. Di sisi lain, Pertamina mengungkapkan bahwa kondisi bahan baku elpiji di pasaran sudah mencapai Rp 10.700 per kilogram. Beban Pertamina semakin bertambah saat kurs dollar semakin menekan nilai tukar rupiah.

Apapun alasan yang dikemukakan Pertamina, tampaknya nalar publik sulit mencernanya. Pertamina secara sepihak menaikkan tarif elpiji 12 kg tanpa koordinasi dengan pemerintah. Bahwa Pertamina memiliki hak monopoli dalam distribusi elpiji non-subsidi memiliki kewenangan untuk membuat regulasi harga tanpa persetujuan pemerintah memang benar adanya. Namun, jika melihat Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, adalah naif ketika kebijakannya tanpa koordinasi dengan pemerintah. 

Yang tampak adalah Pertamina -pasang badan- untuk pemerintah. Terlebih hampir semua elit pemerintahan SBY mengelak dan saling melempar tanggungjawab. Sebab, menaikkan harga gas elpiji adalah kebijakan tak populis. Dus, seolah buta akan kebijakan Pertamina, semua petinggi hingga presidenpun mengvaluasi, mengkritisi bahkan menolak pemberlakuan tarif baru elpiji 12 kg non-subsidi.

Seperti sebuah lakon dalam -opera sabun-, ada yang mau menjadi Si Pitung, Zorro atau tokoh heroik lainnya yang muncul menjadi dewa penyelamat. Ada semacam skenario telanjang dari pemerintahan SBY untuk mengatrol elektabilitas partai. Maklum, karakter kekuasaan hari ini selalu akrab dengan pendekatan -sok populis-. BLT dan BLSM adalah contoh nyata profil pendekatan yang digunakan untuk -meninabobokan rakyat-.

Ditinjau dari aspek apapun juga, apa mungkin Pertamina menaikkan harga tanpa sepengetahuan presiden?. Argumentasi yang muncul selalu digiring pada soal domain dan kewenangan Pertamina sebagai koorporat, lebih jelas lagi, Pertamina adalah BUMN yang digerakkan oleh pemerintah. Artinya, pemerintahlah yang bertanggungjawab, bukan menjadikan Pertamina sebagai bulan-bulanan publik. Polemik kenaikan harga elpiji non-subsidi akhirnya menjadi ajang saling lari dari tanggungjawab. 

Tahun 2014 memang sarat dengan agenda-agenda politik. Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden menjadi muara seluruh akselerasi kekuatan politik yang ada. Jika kenaikan elpiji ditengarai sebagai sebuah disain politik, menjadi wajar. Sebab, ada kamuflase yang menjadi bagian dari disain itu sendiri. SBY sudah dikenal publik sebagai peragu, penghamba citra diri dan inkonsisten. Jika diibaratkan sebuah citarasa, selera politik SBY adalah selera yang cenat-cenut (!).

Hen Eska