SBY Pilih Ambangkan PKS

Demokrat khawatir partai yang memiliki moto `Cinta, Kerja, dan Harmoni' itu mencuri kesan terzalimi.

PARTAI-PARTAI koalisi pemerintahan Susilo Bam bang Yudhoyono yang mendesak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipecat dari koalisi bakal gigit jari. SBY tidak akan mendepak partai yang bersikap menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu.

Sikap SBY itu disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. “SBY akan membiarkan PKS berjoget dengan norak. Jadi, tidak akan dipecat, dibiarkan supaya rakyat menilai. Kita sudah paham itu,“ katanya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Demokrat mengaku sudah lama geram dengan sikap PKS. Namun, partai besutan SBY itu tidak ingin PKS malah mengambil berkah dari pemecatan tersebut.

“PKS itu kepinginnya dipecat supaya dapat efek dizalimi,“ tambahnya lagi.

Seiring dengan kegamangan SBY, PKS makin menjadi-jadi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, Presiden PKS Anis Matta selalu mengampanyekan sikap politiknya.

“Sikap partai tetap dengan komit men awal untuk membela kepentingan rakyat sehingga menen tang rencana pemerintah ter sebut,“ katanya di Ambon, kemarin. Anis berada di Ambon dalam rangka berkampanye untuk Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia) yang mengikuti pemilu kada Maluku pada 11 Juni 2013.

Sikap partai yang kini memiliki moto `Cinta, Kerja, dan Harmoni' itu ditanggapi minor sejumlah kalangan menyusul kasus korupsi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua pun mencium PKS sedang berupaya mendongkrak elektabilitas. “Apa yang dilakukan PKS hanya strategi politik pencitraan,“ ujarnya.

Terkait dengan hal itu, sikap PKS tersebut menjadi jualan bakal calon anggota legislatif mereka hampir di seluruh Indonesia. Itu terlihat melalui pemasangan spanduk dalam dialek bahasa daerah, seperti di Kota Bengkulu, di perempatan lampu merah simpang, dan perempatan lingkar timur.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah dengan berat hati mengusulkan opsi untuk menaikkan harga BBM menyusul gejolak harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini.

Menurut dia, harga BBM sebesar Rp6.000 per liter pernah terjadi pada 2008. “Harga jual eceran premium dan solar akan naik Rp1.500 per liter, dari Rp4.500 menjadi Rp6.000,“ ujarnya.

Rencana pemerintah itu akan dibarengi sejumlah kompensasi, di antaranya bantuan langsung tunai sementara (BLSM).
Kebijakan alternatif Sikap PKS tidak sendirian di Senayan. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah seharusnya mengambil alternatif lain ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Ia juga yakin Komisi XI DPR berpandangan sama dengan dirinya.
Apalagi, kebijakan pemerintah sarat nuansa politik.

“Memang untuk sebagian masyarakat menikmati, tapi kan dampak penaikan harga BBM itu kan semua aspek. Gaji pegawai nggak naik, gaji buruh nggak naik, gaji pensiunan nggak naik, sembako sudah melambung. Membuat masyarakat konsumtif,“ tutur Tjahjo.

Di sisi lain, dia menilai BLSM tidak akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal dampak penaikan harga BBM akan sangat terasa oleh seluruh masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
(Mad/Fox/Ant/X-5) astri@mediaindonesia.com

Sumber: 

mediaindonesia.com