Menunggu Ketegasan SBY

Jika Yudhoyono terus terbelenggu kebimbangan, koalisi akan terus didera kegaduhan  PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) lagi-lagi berulah dan membuat gerah sekretariat gabungan (setgab) partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Lagilagi pula, Yudhoyono sebagai pengendali utama setgab seperti larut dalam kebimbangan sikap. PKS ialah penyokong utama, garda terdepan dalam barisan yang mengantarkan Yudhoyono-Boediono ke kursi RI-1 dan RI-2 pada 2009. PKS bukan penumpang gelap di koalisi, tapi kerap kali malah bertingkah sebagai oposisi. Sebagai bagian utama dari koalisi pemerintah, ia tak segan dengan sengaja membangkang kebijakan pemerintah. Pembangkangan teranyar dipamerkan PKS dengan menolak penaikan harga BBM bersubsidi yang bakal diberlakukan bulan ini. Ia satu-satunya partai koalisi yang menentang kebijakan itu. PKS bahkan merasa perlu mengumbar sikapnya tersebut ke publik. Mereka gencar menebar spanduk berisi penolakan penaikan harga BBM, seolah-olah ingin mempertontonkan ke rakyat bahwa mereka partai yang prorakyat. Bukan kali ini saja PKS mengkhianati koalisi. Pada Rapat Paripurna DPR membahas penaikan harga BBM tahun lalu, PKS terang-terangan berseberangan dengan setgab. Dalam voting, PKS memilih bergabung dengan PDIP, Gerindra, dan Hanura di barisan oposisi menentang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. PKS rupanya nyaman sebagai partai berwajah ganda. Di wajah yang satu, ia senang ikut menikmati kekuasaan dengan mendapatkan jatah tiga menteri. Di wajah yang lain, ia gemar menjadi musuh dalam selimut bagi koalisi dengan bertindak sebagai oposan demi menjerat simpati rakyat. Harus kita katakan bahwa PKS abai terhadap etika politik, tak peduli dengan kepatutan dalam berpolitik. Ia melakoni praktik politik `basah basi' di koalisi. Ia menolak hengkang dari setgab lantaran akan kehilangan lahan `basah' di kabinet, tetapi enggan ikutan `basi' lantaran menanggung beban atas kebijakan pemerintah yang tak populis. Itulah contoh teramat buruk dalam pendidikan politik. Koalisi bukanlah urusan partai-partai koalisi semata. Rakyat pun berkepentingan karena solid tidaknya koalisi pemerintah berdampak pada upaya pemenuhan hak-hak rakyat. Kita mendesak SBY sebagai komandan setgab tegas bersikap. Kenapa SBY? Sebab setgab sesungguhnya barisan partai pendukung SBY-Boediono. SBY harus berani menggoreskan garis tebal, memilah antara siapa yang pantas dan yang tidak pantas menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Apalagi, partai-partai lain anggota koalisi sudah seia sekata mengucapkan selamat berpisah kepada PKS. Benar bahwa jika PKS ditendang, Yudhoyono akan kehilangan dukungan 57 suara di DPR milik partai dakwah itu. Namun, seorang pemimpin mesti sanggup menanggung segala konsekuensi, segala risiko, dari ketegasan yang diambil. Jika Yudhoyono terus terbelenggu kebimbangan, koalisi akan terus didera kegaduhan. Implikasinya, energi yang semestinya dicurahkan hanya demi rakyat akan terbelah untuk urusan yang sebenarnya lekas terselesaikan bila ada ketegasan. Sumber: http://metrotvnews.com