Setidaknya JOKOWI Bukan Produk ORBA

Makin menarik dinamika politik setelah publik dihadapkan pada pencapresan Joko Widodo yang Gubernur DKI Jakarta. Jokowi Effect tampaknya pendulum politik yang eskalasinya tidak saja meluas, tapi juga menguat. Ini dimaklumi sejak keberhasilan Jokowi-Ahok mampu memuncaki pemilihan gubernur di DKI-Jakarta. Fenomena Jokowi begitu terasa, dengan tampilan yang bersahaja, sederhana dan terkesan lugu, apa adanya membuktikan sebagai sosok pemimpin yang langka di era kekinian. Publik, lebih-lebih ditingkat akar rumput seolah mendapatkan figur pemimpin yang lain daripada yang lain, pemimpin yang mampu menjembatani keinginan mereka, mau mendengar dan bahkan tak berjarak sedikitpun.

Menjelang pilpres, beberapa lembaga survei bahkan tak pernah menempatkan Jokowi dibawah capres-capres yang lain seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, Wiranto, Rhoma Irama, Hatta Rajasa dan semua peserta konvensi capres ala Partai Demokrat. Tingkat popularitas Jokowipun dianggap ekuivalen dengan derajat elektabilitasnya. Karuan saja, hal ini membuat capres-capres berhitung dan membuatk kalkulasi politik sedemikian rupa untuk mengimbangi Jokowi. Polanya beragam, meniru blusukannya Jokowi atau bahkan mengapungkan kampanye hitam dengan mengeksplorasi semua hal yang miring tentang Jokowi.

Ada baiknya kita menganalisa fenomena ‘Jokowi Effect’ secara lebih mendalam. Setidaknya, ada beberapa dimensi yang perlu kita lihat untuk lebih memahami fenomena Jokowi: rekam jejak politik Jokowi, kontestasi politik di antara para elit, dinamika politik di tingkat akar rumput, dan dilema politik elektoral. Berdasarkan pemahaman atas sejumlah hal tersebutlah, kita bisa menyikapi fenomena Jokowi secara lebih baik.

Terobosan PDI Perjuangan dan sikap kenegarawanan Megawati selaku pimpinan partai jelas sebuah benang merah yang tak bisa dinafikan begitu saja. Apapun alasannya, politik adalah momentum, dan PDI Perjuangan mengelola momentum ini secara cermat dan tepat. Desakan kader, simpatisan dan konstituen PDI Perjuangan untuk segera mencapreskan Jokowi tentu bukan soal mengakomodasi keinginan grass root semata, tapi memenej momentum politik terkait dengan Jokowi effect itu sendiri.

Dalam bursa capres, nama-nama yang muncul tentu bukan nama-nama yang asing dimata dan telinga publik. Selain Jokowi, mereka adalah punggawa-punggawanya Orde Baru. Aburizal Bakrie mewakili pengusaha pribumi yang sukses dan masuk daftar orang terkaya versi majalah Forbes, Prabowo Subianto dengan karir kemiliterannya yang menjulang hingga mengkomandani KOSTRAD (sebelumnya juga KOPASUS) adalah mantu dari presiden Suharto, Wiranto adalah Panglima ABRI diujung kekuasaan ORBA, Rhoma Irama pernah duduk di MPR mewakili komunitas seniman yang keanggotannya diangkat oleh Suharto. Artinya; mereka adalah Produk ORBA!

Dititik inilah,kiprah politik Jokowi dalam banyak hal sesungguhnya merupakan terobosan dalam politik Indonesia terutama dalam ranah politik lokal. Politik di Indonesia pasca Orde Baru, yang masih terjebak dalam logika teknokratis dan elitis bahkan pasca penerapan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi, dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada), tidak serta merta memberikan ruang partisipasi yang lebih berarti bagi masyarakat, terutama mereka yang termarginalkan. Kiprah Jokowi dulu di Solo maupun di Jakarta, patut diapresiasi dalam hal memberikan ruang partisipasi warga yang lebih berarti dalam sejumlah hal yang penting, antara lain seperti komunikasi publik, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, inisiasi layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses politik, kebijakan publik, dan demokrasi dalam artiannya yang lebih luas, terutama dalam menghadapi sejumlah kekuatan politik lama yang mendominasi politik lokal. Tentu, dengan pencalonan Jokowi sebagai capres, dia berarti tidak akan menyelesaikan masa jabatannya, namun ini bukan berarti pengkhianatan janji politik dan komitmen atas jabatan publik, melainkan panggilan untuk berkompetisi dalam ranah politik yang memungkinkannya melakukan perubahan dalam skala yang lebih luas.

Capres-capres selain Jokowi (barangkali dititik ini masuk juga Rhoma Irama) adalah mereka yang memegang kendali elit di partainya masing-masing. Mereka menganggap ini modal politik terbesarnya menuju kursi presiden. Sementara Jokowi adalah kader yang tak masuk jajaran elit partai di PDI Perjuangan sebelumnya. Ia murni mengikuti alur bottom up, bukan kader karbitan, apalagi kategori kutu loncat (!).

Keinginan publik bisa kita tangkap, mereka jengah dengan capres yang sejau ini bisa kita maknai sebagai kelompok post power syndrom. Dan, Jokowi, setidaknya ia bukan produk ORBA. Ini penting untuk tidak serta merta publik dibengkokkan ingatannya, sebab kilau ORBA dijamannya berlumur darah. Itu saja.

Hen Eska