Menolak Bodoh

PERTAMA, kami hendak meminta maaf terlebih dahulu atas keterlambatan kami dalam merancang dan meluncurkan gerakan ini. Semestinya, gerakan ini lahir lebih cepat. Sayangnya, kami hidup terlalu woles. Kami menghabiskan waktu berpekan-pekan untuk merumuskan sikap yang tepat. Kami menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencari tahu nama gerakan yang paling cocok. Kami sempat menemukan sejumlah nama gerakan yang menarik, mulai dari yang bernada sendu, sarkastik hingga sangat bersemangat mirip kata-kata seorang motivator. Dari semua opsi yang tersedia, akhirnya kami memilih satu: Menolak Bodoh.

Dua Tesis Masalah

Mengapa bodoh? Bukankah tidak ada orang yang ingin menjadi bodoh? Sebenarnya, jika kita maknai kata bodoh sebagai ketiadaan pengetahuan, ada seseorang bernama Sokrates yang punya pandangan menarik soal itu. Ketika ditanya, ‘Siapa orang paling bijak di Yunani?’ Sokrates menjawab, ‘Itu adalah aku. Karena aku tahu bahwa aku tak tahu apapun.’ Berkaca dari pandangan Sokrates, menjadi bodoh sesungguhnya bukan hal yang terlalu buruk, sejauh kita berani mengakui bahwa kita memang belum tahu banyak soal berbagai hal. Problemnya lahir ketika ada orang yang tak tahu bahwa ia tak tahu, dan tentu saja itu berbahaya. Sebab, mereka akan jadi orang sok tahu yang memutuskan ini dan itu tanpa bekal pertimbangan yang cukup. Nah, ini adalah masalah nomor satu yang hendak kami bersihkan lewat gerakan ini. Menolak bodoh berarti menolak setiap ketertutupan pikiran. Dalam permasalahan ini, pertanyaannya bukanlah, ‘Mengapa seseorang bisa tahu sesuatu?’ Pertanyaannya justru, ‘Mengapa seseorang bisa tidak tahu sesuatu?’ Padahal, realitas berserakan begitu banyak di sekitar kita.

Masih ada masalah nomor dua. Selain menandai ketiadaan pengetahuan, kata bodoh rupanya juga berarti tidak lekas mengerti. Berbeda dengan masalah nomor satu, masalah nomor dua punya dimensi lebih luas, karena ini terkait erat dengan masalah partisipasi politik. Terbukanya partisipasi politik di Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang. Reformasi 1998 jadi sebuah momen di mana demokrasi akhirnya disemai dan ditanamkan. Reformasi sendiri sebenarnya merupakan respon terhadap minimnya kesempatan partisipasi pada era Orde Baru. Ironisnya, kesempatan partisipasi yang lebih besar ini tak dimanfaatkan dengan bijaksana. Banyak orang menolak berpikir dan terlibat dalam politik. Mereka tidak lekas mengerti bahwa partisipasi politik adalah hal paling mendesak dalam membangun negara ini dan memperkuat demokrasi. Dengan partisipasi politik, kita bisa melindungi para buruh dari perbudakan membuat panci. Dengan partisipasi politik, kita bisa membuat uang sekolah lebih murah. Dengan partisipasi politik, kita bisa menjaga alam Indonesia dari korporasi rakus. Dengan partisipasi politik, kita bisa membuat masa depan umat manusia tak semendung sore ini. Ironisnya, entah karena merasa jijik pada politik atau semata-mata malas peduli, banyak orang yang membuang sia-sia kesempatan ini. Menolak bodoh berarti menolak sikap bebal nan menyebalkan ini. Tetapi, kami mohon, jangan pahami partisipasi politik dalam konteks golput/anti-golput semata. Kita akan perdalam topik itu nanti.

Jika kita sederhanakan, dua masalah yang kita hadapi saat ini ialah sikap sok tahu dan sikap tak mau tahu. Kombinasi keduanya sangat mematikan. Semematikan kombinasi jagal ibukota Hafitd dan Syifa. Sikap sok tahu menyebabkan seseorang bertindak salah dengan percaya diri. Sedangkan sikap tak mau tahu menyebabkan seseorang jadi batu.

Memulihkan Pengetahuan, Memulihkan Makna Partisipasi

Kedua masalah di atas kami rasa lebih penting dari sekadar berdebat perihal golput/tidak golput. Perdebatan berisik semacam itu tidak produktif dan tidak tepat sasaran. Bagi kami, penciptaan demokrasi yang matang harus didukung dengan penciptaan kultur. Percuma saja seseorang datang ke TPS jika setelah itu ia tak mengawal pemerintahan. Percuma saja seseorang golput jika hanya ribut di Facebook dan tak terlibat aktif dalam pembenahan masyarakat akar rumput.

Salah satu langkah awal dalam menolak bodoh adalah memaknai ulang kata partisipasi. Partisipasi tak boleh diasosiasikan dengan tindakan mencoblos semata. Partisipasi politik, pada hakekatnya, adalah usaha untuk melakukan pembenahan politik. Bicara partisipasi politik berarti bicara soal perjuangan. Dan perjuangan bisa dilakukan lewat 1001 jalan. Namun, terlepas dari cara apapun yang seseorang pilih, perjuangan mensyaratkan satu hal: konsistensi. Perjuangan adalah ketekunan. Memperjuangkan demokrasi adalah ikhtiar tanpa putus-putus untuk terus maju. Memperjuangkan demokrasi adalah sebuah usaha yang jauh dari kata lelah dan bosan; apalagi rasa jijik.

Makna partisipasi semacam inilah yang sesungguhnya harus kita lindungi setiap saat. Ironisnya, jargon-jargon populer semacam ‘5 menit demi 5 tahun’ rawan sekali menggerus makna ini. Jargon ini cenderung melebih-lebihkan peran pemilu. Seolah-olah, hanya dalam lima menit kita bisa mengubah negeri ini. Seolah-olah, rakyat kita hanya diberi waktu lima menit untuk berbuat sesuatu. Dua hal ini salah kaprah. Pertama, pemilu tak bisa mengubah negeri ini begitu saja. Kedua, pemilu bukan satu-satunya momen di mana kita bisa berbuat sesuatu. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun adalah momen untuk berdemokrasi. Setiap saat kita bisa berjuang. Slogan ‘5 menit demi 5 tahun’^___jika kita ingin melakukan pencerdasan serius^___semestinya dikubur di pemakaman umum dan diganti dengan ‘5 tahun untuk 5 tahun.’ Pesan moralnya: Tak usah menunggu lima tahun untuk berbuat sesuatu.

Salah kaprah inilah yang harus kita luruskan. Pemilu bukan jin botol yang bisa mengabulkan semua keinginan kita dalam sekali elus. Kita bukan seorang Cinderella yang berubah nasibnya lewat sebuah pesta dansa. Kita tak bisa mengubah negeri ini dengan beberapa kali coblosan. Jika seseorang hendak membenahi demokrasi, hendaknya ia tak cuma terlibat dalam lima menit, melainkan terlibat dalam lima tahun. Jangan ribut sekarang kalau kemudian cuma nongkrong di toilet kampus selama lima tahun sambil bilang pada diri sendiri, ‘Akulah sang pembela demokrasi.’ Tindakan itu delusional. Kita seolah berharap seorang artis mengetuk pintu kamar kos kita dan menyatakan ingin menikah dengan kita hanya karena sore tadi kita mention Twitter dia. Intinya, jangan sampai kita semua melihat pemilu bagaikan jin botol. Atau jangan-jangan, para mahasiswa sudah melihat pemilu bagaikan jin botol? Haruskah kita sebut mereka mahasiswa botolan?

Epilog

Pemilu legislatif akan diselenggarakan tepat sebulan lagi. Mari kita gunakan momen politik ini sebagai momen refleksi. Sejujurnya, bagi kami, sikap golput/tidak golput tak terlalu esensial untuk diperdebatkan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperluas medan partisipasi. Tanpa partisipasi yang luas, telaten, dan tak kenal lelah, demokrasi hanya akan jadi ritual lima tahunan yang selalu gagal mengundang jin botol.

Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan merilis rangkaian tulisan yang kami harapkan mampu membantu kita untuk berefleksi. Terbit seminggu sekali, tulisan itu akan berusaha meninjau medan partisipasi yang bisa kita gali lebih jauh di berbagai isu seperti kerukunan, pangan, korupsi, hingga bencana alam. Kami juga akan berusaha menunjukkan sejauh mana visi partai mampu menjawab permasalahan negeri ini dalam konteks isu-isu tersebut. Semua usaha itu akan berujung pada satu pertanyaan: masih patutkah kita meletakkan masa depan negeri ini di tangan mereka?

Jika tidak, mari kita tentukan masa depan negeri ini dengan tangan sendiri. Mari lebih jeli melihat keadaan di sekitar kita. Mari lebih teliti mendengarkan suara-suara ketidakadilan. Mari lebih nyaring dalam bersuara.

Berhenti buta. Berhenti tuli. Berhenti bisu. Mari menolak bodoh.***

Penulis adalah kepala Kajian Strategis Dewan Mahasiswa FISIPOL UGM

Sumber: http://indoprogress.com