Membangun Bangsa Berbasis Moral

Politik, bagi sebagian masyarakat dianggap rendah, kotor, penuh intrik, penuh konspirasi, dan menghalalkan segala cara. Akibatnya, masyarakat pesimistis terhadap kinerja politikus. Memang, jika kita melihat realitas politik, pendapat di atas ada benarnya. Pandangan tersebut seharusnya membuat politisi yang selama ini telah "salah jalur" berkaca. Sebab, tidak akan muncul pendapat seperti itu jika para politisi tak jauh dari moral politiknya.

Moralitas dan etika lazim didefinisikan sebagai ilmu tentang perbedaan antara benar dan salah. Ilmu inilah yang akan membentuk karakter positif bagi yang memahami dan menjalankannya. Dengan menjalankan tujuan politiknya sembari menggandeng sikap moral dalam tujuan tersebut, pasti akan melahirkan politik bersih.

Sesungguhnya politik dan moral adalah suatu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Politik tidak dapat berdiri sendiri tanpa moral. Ketika politik telah jauh dari moral, saat itulah terjadi situasichaos yang akan merusak tatanan politik dan akan berdampak buruk pada rakyat.

Sejatinya, politikus seharusnya mempunyai komitmen untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Mereka harus berpijak pada prinsip-prinsip yang mendorong masyarakat untuk mencapai kesempurnaan secara material dan spritual. Akan tetapi, kebanyakan politikus di negeri ini tidak mengindahkan prinsip-prinsip moral dalam mengendalikan urusan pemerintahan. Mereka malah sibuk dengan urusan pribadi dan sangat haus akan kekuasaan.

Tindakan sejumlah politisi jauh dari lingkup moralitas. Panggung politik menjadi ruang yang untuk melampiaskan hasrat dan nafsu. Jika dilihat dari kacamata hasrat dan nafsu, kekuasaan adalah hal yang sangat menggiurkan,  sehingga mereka tak menggunakan hati nurani untuk rakyat. Karenanya, banyak kasus yang merugikan rakyat timbul ke permukaan. Kita pantas menyebut mereka sebagai para hedonis!

Para politikus yang mengedepankan hasrat dan nafsu telah mematikan esensi politik itu sendiri yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan bersama. Sejauh ini, politikus di lembaga legislatif belum memberikan kontribusi yang siginifikan kepada rakyat yang telah memilihnya. Kesejahteraan rakyat masih sangat sulit diwujudkan. Pendidikan masih sulit bagi anak-anak keluarga miskin. Lapangan pekerjaan pun belum tersedia secara memadai.

Indonesia memang bukan negara agama, tetapi negara demokrasi. Meski demikian, agama hendaknya menjadi salah satu dasar membangun bangsa. Dalam ajaran Islam, Kristen, dan Hindu, moral merupakan fondasi yang harus kuat dan tetap utuh. Kehidupan tanpa moral bagaikan tubuh tanpa kepala. Tidak akan disebut tubuh yang sempurna, jika kepala itu tidak ada. Maka, kehidupan tanpa landasan moral tidak akan sempurna.

Sebagaimana agama Islam, Kristen dan Hindu, ajaran Buddha juga menganggap moral merupakan nilai yang harus dimiliki umatnya. Salah satu ajaran Buddha menyebutkan "Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami", yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian/mengambil barang yang tidak diberikan.

Dengan membangun kembali nilai moral bangsa akan tercipta negara yang bermartabat, politiisi yang berkualitas, dan pemimpin yang amanah. Para politikus seharusnya belajar bagaimana menjadi politikus yang berjuang demi kemaslahatan rakyatnya dengan mempelajari kehidupan orang-orang bijak.

Salah satu contohnya adalah Sayyidina Ali. Para ahli sejarah menyebutnya sebagai negarawan. Sayyidina Ali terkenal sebagai orator yang paling hebat yang pernah ada dan tokoh terbaik dalam memromosikan, menjelaskan, menafsirkan dan mempraktikkan pemikiran politik yang murni. Beliau selalu mengedepankan kemaslahatan rakyat, ketimbang urusan pribadi.

Salah satu perkataan Sayyidina Ali yang patut disimak adalah,"Jangan membuat jarak dengan rakyatmu, sebab itu akan membuatmu kurang mengetahui tentang kondisi rakyatmu. Lagi pula, jika ada jarak antara penguasa dan rakyat, ini akan membuat rakyat tidak tahu persoalan, sehingga sesuatu yang kecil akan tampak besar di mata rakyat, sesuatu yang besar tampak kecil di mata rakyat, yang benar akan tampak salah, yang salah akan tampak benar dan akibatnya kebenaran akan bercampur-aduk dengan kepalsuan."

Filsuf abad pertengahan, Machiavelli mengatakan bahwa penguasa yang baik adalah orang yang tujuannya bukan kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan umum dan bukan demi kepentingan pengganti-penggantinya tetapi demi tanah air yang menjadi milik semua orang.

Penulis juga teringat pada Bung Hatta yang berpidato saat 17 hari setelah pembebasan Kota Madiun dari tangan pemberontak. Ia berpidato mengenai kebobrokan moral politik. “Yang harus dikerjakan saat ini ialah memperbaiki kembali moral politik yang rusak dan didasarkan kembali pada kejujuran. Kebobrokan demokrasi bangsa akibat dari kebobrokan moral politik di berbagai partai politik dan organisasi lainnya. Jegal-menjegal secara kasar demi kepentingan golongan adalah praktik politik yang sedang merajalela. Jiwa demokrasi adalah toleransi terhadap paham-paham yang lain, bukan menindas paham-paham yang berbeda dengan kekerasan. Senjata diciptakan demi keamanan, bukan alat untuk mengancam bagi yang tidak sepaham. Kebobrokan moral politik pada awal pertumbuhan kehidupan bernegara bersumber pada nafsu pribadi atau golongan demi kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh akal yang sehat.”

Dari pidato Hatta tersebut, ia menegaskan bahwa politik harus bergandengan dengan moral agar menjadi moral politik yang baik. Oleh karena itu, para elite bangsa seharusnya menata kembali sikap dan perilaku politiknya agar lebih bermoral, sehingga bangsa ini senantiasa mendapat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sumber:http://www.beritasatu.com