Kreasi Politik SBY Tak Mencerahkan

Polemik kenaikan harga gas elpiji 12 kg yang notabene non-subsidi menggelembung ke ranah politik praktis. Pernyataan resmi SBY atas kenaikan yang diberlakukan Pertamina menjadi pemicunya. Maklum, Pertamina dianggap secara sepihak tanpa koordinasi dengan pemerintah, ujug-ujug melabeli harga gas elpiji 12 kg dengan kenaikan 68%. Konon, sekelas SBY yang presidenpun tak diberi tahu, pendeknya; pemerintah tak diajak rembug!

Partai Demokrat melalui fraksinya juga menyatakan menolak kenaikan, begitu juga Partai Golkar dan -suara rakyat- di parlemen berpandangan sama. Alasannya beragam, PDI Perjuangan lebih melihat secara subtansi. Pertamina adalah BUMN yang dikelola negara. Gas menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat setelah era konversi minyak tanah ke gas digalakkan oleh pemerintah. Bagi PDI Perjuangan, sebagai BUMN harus menyematkan kinerjanya pada haluan konstitusi. Semangat yang terkandung haruslah -untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat-, tidak boleh ada alasan yang mengelebuhi publik, seperti "untuk kepentingan bisnis semata".

Alhasil, kenaikan harga elpiji menjadi komoditas politik. Ditengarai banyak pihak, SBY memanfaatkan Pertamina untuk mendongkrak citra partainya yang -terjun bebas- setelah dihantam kasus-kasus korupsi kakap oleh kader-kader terbaiknya. Dua kapasitas SBY, sebagai presiden dan selaku ketua umum Partai Demokrat terlihat terang benderang. Kalau SBY sebagai ketua parpol, boleh tidak tahu akan ada kenaikan harga elpiji Pertamina. Tapi sebagai presiden, tentu SBY bukan type pemimpin yang secara sukarela mengamini adanya kebijakan semacam ini. Di titik inilah, SBY dianggap memainkan peranannya sekaligus dua kapasitasnya. Sebagai presiden ia menyatakan secara terbuka bahwa kenaikan harga elpiji non-subsidi adalah kewenangan Pertamina sebagai koorporat. Sebagai ketua uimum parpol, ia menyelinapkan dirinya diatas jabatan presiden untuk kepentingan politik parpol yang ia pimpin.

Bahkan di dunia maya melalui akun twitternyapun SBY bercuit ria. Artinya gelagat -tak cerdas- justru dipertontonkan di ruang publik. Nalar rakyat seolah digiring untuk mengamini apa yang diterjemahkan oleh seorang SBY, sekaligus mengamini pula peranan yang tengah ia lakonkan.

Pada akhirnya, sampai pada satu kesimpulan: kreasi politik SBY tak mencerahkan!

Hen Eska