Pasca G.30 S. PKI 1965 terjadi perubahan politik yang kita kenal dari Rezim Orde Lama ke Rezim Orde Baru. Terdapat berbagai perbedaan pandangan bahkan kontroversi post factum mengenai peristiwa bersejarah ini. Saya tidak ingin masuk ke perbedaan pandangan dalam masyarakat menyikapi peristiwa itu. Namun keputusan politik mayoritas ketika itu yaitu Sidang Umum MPR 1967 adalah fakta tak terbantahkan.
Fakta yang menunjukan bahwa pertarungan politik antar tiga kelompok Nasionalis – Agamis dan Komunis memang nyata di masyakat bangsa Indonesia. Ketika itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI adalah pemegang mandate kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi UUD 1945. Keputusan MPR RI menetapkan bahwa Partai dan Ideologi komunis dilarang hidup di bumi Indonesia.
Jika pada era Orde Lama dibawah Soekarno, infrastruktur politk Negara dengan multi partai tak terbatas apapun ideologinya. Negara dengan multi partai secara empiric. Namun secara ideologis disederhanakan menjadi NASAKON dalam mindset rakyat yang disebut sebagai Ajaran Bung Karno.
Sebagai konsekuensi logis dilarangnya ideology komunis berdasarkan Ketetapan MPR RI maka penyederhanaan tidak pada mindset tetapi secara actual. Partai Politik menjadi hanya 10 partai termasuk Golongan Karya. Selanjutnya Orde Baru dibawah Soeharto melakukan langkah lebih pragmatis penyederhanaan partai menjadi tiga saja dengan azas tunggal Pancasila.
Ketiga kekuatan politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebegai representasi kelompok Nasional Demokrat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai representasi kelompok ideologi Islam dan Golongan Karya atau Golkar sebagai representasi kelompok Liberal Nasional menggantikan posisi kelompok komunis.
Jika Soekarno dengan ide orisinalnya menjalan kedhidupan bernegara dengan falsafah Pancasila dalam bentuk Demokrasi Terpimpin ( Manipol - USDEK; Manifesto Politik – Soekarno ). Dari perspektif ideologis, Soeharto tidak melahirkan ide orisinal. Beliau sepertinya hanya melanjutnya saja ide orisinal Soekarno dengan langkah pragmatisme. Orde Baru hanya menganti NASAKOM menjadi NASAKAR.
Jika Bung Karno meletakan NASAKOM dalam mindset rakyat Indonesia dalam upaya politiknya mempersatukan seluruh kekuatan revolusioner - Sammenbundelling van alle revolutionare krachten. Karena revolusi belum selesai, karena bagi Bung Karno revolusi adalah menjebol dan membangun. Menjebol kemiskinan untuk membangun kemakmuran, menjebol kebodohan untuk membangun kecerdasan, menjebol mental kuli untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Revolusi Indonesia tidak akan pernah selesai jika cita cita kemerdekaan negeri yang gemah ripah loh jinawi belum terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagi Pak Harto, konflik berkepanjangan antar kelompok ideologis menimbulkan tergoncangnya sendi kehidupan normal bernegara. Mengapa Pancasila tidak diletakan sebagai kesatuan pandangan politik untuk kepentingan pembangunan nasional yang terarah dan terencana. Mempunyai skala prioritas dan pilihan kearah mana bangsa ini diajak untuk membangun dirinya sendiri. Membangun diri sendiri dengan karakter nasional bangsa yangjelas yaitu berkarakter Pancasila. Karena itu Pancasila dijadikan ebagai azas tunggal kehidupan ideologis rakyat Indonesia.
Soeharto bergerak pragmatis menjalankan kehidupan bernegara dalam bentuk Demokrasi Pancasila tanpa komunisme. Bukan berarti Pak Harto tidak punya gagasan orisinal, gagasannya yang terkenal dengan istilah Trilogi Pembangunan yaitu; Stabilitas – Pertumbuhan dan Pemerataan. Stabilitas kemanan, ketertiban dan stabilitas politik menumbuhkan ketahanan nasional guna membangun ekonomi, social, politik, ekonomi dan budaya (Epoleksosbud )dalam upaya membentuk karakter nasional bangsa Indonesia. Membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila.
Tiga puluh dua tahun Orde Baru memberikan peluang tumbuhnya satu generasi baru dengan visi dan ide baru. Visi dan ide yang berbeda dari generasi pendahulunya. Intekasi social yang berbeda karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi dan komunikasi global. Hal ini saya kira adalah kodrati, manakala kemampuan intelektual berkembang karena kondisi kehidupan yang stabil adalah suatu hal yang logis. Reformasi merupakan kemauan sejarah karena sifat kodrati alam yang selalu mengalami perubahan.
Hanya saja terkadang saya agak kurang sependapat dengan gerakan yang tidak terukur. Sebagai insan yang “hidup” pada era Orde Baru pastilah pandangan saya agak subyektif. Saya memandang Pak Harto ibarat sorang ibu dengan banyak anak ditinggal mati suaminya. Seorang janda yang berkewajiban membesarkan dan mendidik anak anaknya pada sat krisis ekonomi dengan angka inflasi sampai 600 persen. Harga makanan mahal karena kekurangan suplai sedangkan nilai tukar sangat rendah.
Namun sang janda ini ternyata mampu survive membesarkan dan memberikan pendidikan kepada anak anaknya sehingga mereka tumbuh menjadi para intelektual dan calon pemimpin. Ketika suatu saat anak anaknya mampu dan tampil menjadi pemimpin pada era reformasi, mereka sampai hati menghujat dan mencaci ibunya sendiri.
Sumber: kompasiana
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar