
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menemukan bukti baru terkait dugaan korupsi dalam bailout Bank Century. Bukti itu didapat setelah KPK memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.
“Kabar yang menggembirakan itu karena keterangan Sri Mulyani kepada penyidik merupakan keterangan yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Dan keterangan ini bisa membuka peluang terbongkarnya kasus Century,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Sukabumi, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Ia menambahkan, keterangan Sri Mulyani akan menjadi nilai yang sempurna kalau didukung keterangan Deputi Gubernur Bank Indonesia nonaktif Budi Mulya yang telah menjadi tersangka dalam kasus itu. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sri Mulyani di Kedutaan Besar RI di Washington pada 29 April lalu. Selain memeriksa Sri, KPK juga memeriksa Kepala Perwakilan BI untuk New York, Wimboh Santoso, di tempat yang sama. KPK juga akan memeriksa saksi Century lainnya yang berada di Australia, yaitu mantan pejabat Bank Indonesia yang tengah bersekolah di Australia. “Minggu depan mungkin penyidiknya berangkat,” ujar Abraham.
Di tempat berbeda, pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan, menyarankan KPK bersikap transparan ke publik dalam menuntaskan kasus Century. Pasalnya publik masih meragukan keberanian KPK menuntaskan kasus itu karena menyeret namanama yang masih berkuasa saat ini. “Kalau benar ada bukti baru dari keterangan Sri Mulyani, itu kabar menggembirakan. Tapi sebesar apa pengaruh keterangan itu? Apakah hanya untuk menunjukkan bahwa ada perkembangan Century, atau memang benar ada fakta baru? Itu harus dijawab KPK dengan menyampaikan tindakan nyata ke publik,” kata Agustinus saat dihubungi kemarin. Ia menambahkan, jika benar KPK telah mendapatkan fakta baru, fakta itu harus digunakan KPK semaksimal mungkin untuk segera mengungkapkan kasus yang terlalu lama dengan ketidakpastian tersebut. “Ketidakpastian itu akibat KPK sangat berhati-hati dalam mengungkap kasus Century, ini terkait Wakil Presiden Boediono. Jadi sikap hati-hati itu penting, jangan sampai gegabah dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Kalau betul ada keterlibatan pejabat tinggi, harus dipastikan itu betul karena sifat hati-hati itu wajib dilakukan KPK,” ujarnya. (*/P-1)
Sumber: mediaindonesia.com



0 komentar:
Posting Komentar