Pemimpin ada tetapi seperti tidak memerintah. Pemerintah ada tetapi tidak memperjuangkan keadilan rakyat. Pemerintahan sebagai sarana harapan rakyat berubah menjadi penebar keputusasaan. Sesungguhnya, mengapa rakyat mengangkat bagi diri mereka sendiri para penguasa jika bukan untuk membela diri mereka dari penindasan? (Rousseau, 1992).
Tidak berlebihan mengatakan Indonesia seperti berjalan tanpa kompas. Pemerintah tidak mempunyai pedoman dan visi yang jelas untuk memproyeksikan bangsa di masa depan. Kepemimpinan yang lemah seperti ini menimbulkan instabilitas di berbagai lini. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukan kemustahilan negara akan terancam dalam jurang kegagalan.
Dua Jenis Pemimpin
Dalam pemerintahan, pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mengalokasikan nilai kepada masyarakat dengan menggunakan kewenangannya ? (Easton,1981).
Apakah keadilan dan kesejahteraan telah terdistribusikan dengan baik? Apakah stabilitas politik tetap terjaga ? Apakah kebebasan dan toleransi beragama terwujud? Apakah pembangunan ekonomi dan infrastruktur merata pada setiap daerah? Apakah pendidikan bisa diandalkan menjadi harapan untuk menjawab tantangan masa depan? Seterusnya, silakan ajukan pertanyaan yang menjadi indikator penguatan negara.
Namun, Indonesia adalah anomali. Para elit yang mewakili suara rakyat tidak mewakili diri mereka melainkan malah mewakili kepentingan diri sendiri dan kepentingan partai. Padahal, menurut Edmund Burke, sebagai seorang anggota parlemen adalah kewajiban untuk mengorbankan waktu istirahat, kesenangan dan kepuasannya demi ketenangan, kepuasan dan kesenangan mereka yang diwakilinya dan yang paling penting adalah lebih membela kepentingan mereka daripada kepentingannya sendiri.
Dalam mempertahankan monopoli kekuasaan para elite politik senantiasa membodohi rakyatnya, melemahkan tuntutan kritis yang diperlukan untuk menjaga agar para pemimpin tetap jujur dan siap menghadapi apa pun (Ian Shapiro, 2006). Politik menjadi sekedar siapa dapat apa, kapan dan bagaimana, seperti yang dikatakan oleh Harold Lasswell. Indikatornya sebenarnya mudah, bila menguji mentalitas para politisi mengikuti standar yang diajukan oleh Max Weber dalam menilai para elit.
Menurut Max Weber, ada dua cara pandang melihat politik: (1) seseorang hidup dari politik (2) seseorang hidup untuk politik. Yang pertama orang itu berusaha keras menjadikan politik sebagai sumber penghidupan, sedangkan yang tidak melakukan itu berarti dia “hidup” untuk politik.
Politisi jenis pertama muncul secara tiba-tiba lewat pencitraan. Sosoknya sebelumnya tidak dikenal di masyarakat sebagai pejuang keadilan dan inspirator masyarakat. Para elit bermental pertama, masuk ke ranah politik supaya bisa ikut-ikutan berebut tulang politik. Memperkaya pundi-pundi kekayaannya. Memperkuat status kekuasaannya di masyarakat. Politisi kekuasaan semata barangkali mempunyai pengaruh yang kuat, tapi sesungguhnya pekerjaannya tidak beranjak ke mana-mana dan tidak ada artinya menurut Max Weber.
Apabila para pemimpin di sebuah negara kebanyakan bertipe seperti ini maka akan terjadilah hukum besi kekuasaan seperti yang telah diingatkan beratus tahun yang lalu oleh seorang sejarawan Inggris. Lord Acton berkata, ingat, apabila distribusi kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang, kebanyakan orang yang memegang kekuasaan itu berlaku seperti gangster. Sejarah telah membuktikannya.
Politisi jenis dua adalah kelangkaan. Dia lahir dari rahim kerja keras politik, ditempa oleh berbagai tantangan politik dan berhasil menang dan mendapatkan prestasi politik. Baginya politik adalah upaya keras dan lambat mengebor papan keras (Weber, 1946). Hidupnya diperjuangkan untuk membela rakyat. Tidak pernah ada kerisauan sedikit pun tentang kurangnya pendapatan dalam pekerjaannya. Karena baginya politik adalah upaya memajukan masyarakat bukan memajukan kekayaan pribadi.
Di Indonesia, para pejuang keadilan seperti ini banyak disingkirkan dan terpinggirkan oleh lingkaran setan oligarki perampok negara. Alhasil, negara menjadi tidak berjalan sebagaimana fungsinya dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan perubahan. Bila terjadi penindasan dari elit terhadap rakyat dalam sebuah pemerintahan demokratis. Itu bukan pemerintahan demokratis melainkan pemerintahan tirani. Demokrasi yang berkedok tirani akan melahirkan anarki.
Mengharapkan Partai ?
Apakah sampai saat ini kita masih harus bergantung terhadap partai sebagai sarana pencetak pemimpin?
Tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya masalahnya adalah partai menjadi tidak benar-benar ideologis. Partai tidak menerapkan pendidikan kader yang terstruktur rapi dan baik melainkan menyiapkan para kader-kader oportunis dengan pendidikan yang cenderung sekedarnya. Dahulu, Moh Hatta dan Sjahrir pernah mengingatkan Seokarno bahwasanya, partai harus dibangun berdasarkan pendidikan politik yang baik dan terorganisir bukan mendasarkan pada pencapaian massa saja.
Dalam Demokrasi Kita, Hatta pernah mengeluhkan tentang banyaknya bermunculan para petualang politik dan ekonomi dalam percaturan politik Indonesia. Hatta menganalisa bahwa kesalahan pada partai membiarkan orang-orang seperti ini diprioritaskan padahal banyak partai yang tidak bisa memberikan pendidikan politik dengan baik. Hatta lebih lanjut mengatakan, seringkali keanggotaan partai menjadi ukuran, bukan dasar the right man in the right place. Akhirnya, menurut Hatta orang masuk partai bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin memperoleh jaminan.
Partai politik dijadikan alat-alat tunggangan demi mencapai tujuan mereka sendiri. Maka muncul kekacauan dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya, menurut Hatta adalah korupsi dan demoralisasi merajalela.
Bila kondisinya masih dibiarkan, partai sekarang tidak berbeda dari apa yang dikatakan oleh Weber tentang asal mula partai – merujuk pada Inggris – sebagai klub pengikut aristokrasi. Partai aristokrasi tidak berpedoman pada ideologi atau dasar pembentukan partai melainkan kekuasaan dan kekayaan semata. Tidak ada sejarahnya aristokrasi berjuang sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat daripada kepentingan oligarkinya.
Mengharapkan partai melahirkan seorang pemimpin, bila keadaannya seperti ini terus, nampaknya seperti mimpi yang indah. Bila partai tidak berbenah diri untuk berpacu melahirkan para pemimpin dalam kompetisi pemilihan umum 2014, maka tidak salah sesumbar berbagai kalangan bahwa negara akan menuju proses pembangkrutan. Mengharapkan pemimpin muncul dari luar partai pun adalah sebuah keniscayaan, yang sebetulnya dijamin oleh pemerintahan demokrasi.
Tapi masalahnya bukan sekedar partai atau luar partai. Masalahnya adalah apakah masih ada keyakinan untuk bersama-sama menyelenggarakan dan mengarahkan bangsa seperti raison d’etre bangsa Indonesia?
(Wildan Sena Utama, Mahasiswa Sejarah UGM)
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar