Peradaban Bola yang Disepak

MINAT publik menonton pertandingan sepak bola berbanding terbalik dengan apresiasi terhadap kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Bila sepak bola sebagai tontonan semakin dicintai, sepak bola sebagai organisasi malah semakin memuakkan. 

Lihat saja proses penggantian kepengurusan PSSI. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun macet. Penggantian hanya proses formal untuk semakin menguatkan sirkulasi kepengurusan segelintir orang yang itu-itu saja. 


Bahkan Kongres PSSI di Pekanbaru, yang menjadi jalan bagi penggantian pengurus secara demokratis dan beradab, batal dengan cara-cara yang tidak beradab. Sekelompok orang yang mengaku memiliki hak suara mendobrak ruang kongres dan mengambil alih persidangan dengan gampang. 

Panitia kongres dengan gampangnya pula meninggalkan ruang sidang dan mengumumkan pembatalan dari sebuah ruang di hotel. 

Pemerintah pun terseret dalam pusaran ketidakadaban. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng campur tangan. Ancaman untuk membekukan kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid bila FIFA memerintahkan pengulangan kongres menunjukkan dengan amat jelas bahwa pemerintah mendukung orang-orang yang menduduki ruang kongres secara paksa itu. 

PSSI selama dalam komando Nurdin Halid sarat kontroversi. Kontroversi itu menimbulkan resistensi publik yang hebat. PSSI menjadi organisasi eksklusif yang menerjemahkan apa yang boleh dan tidak boleh sesuka hati. 

Otonomi di bawah lindungan dua bendera jurisdiksi dimanfaatkan dengan jeli oleh oknum-oknum PSSI. Ketika peraturan Indonesia melarang, PSSI dengan mudah berkelit menggunakan bendera FIFA. Sebaliknya, ketika FIFA mempersulit, PSSI berkelit dengan mengibarkan bendera Indonesia. 

Contoh paling telanjang adalah bagaimana PSSI menerjemahkan statuta FIFA tentang larangan memimpin organisasi sepak bola bagi bekas narapidana. Aturan FIFA dalam bahasa Inggris tidak sulit dipahami. Namun untuk menelikung aturan FIFA, PSSI membuat aturan bahwa seseorang boleh dipilih asal tidak sedang dalam status bermasalah secara pidana. 

Sebuah organisasi apa saja yang telanjur rusak dan dibiarkan bahkan dipelihara seperti kartel pasti akan sangat mahal untuk dipertahankan dan diperbaiki. Andi Mallarangeng dan Nurdin Halid kini terjerembap dalam pusaran yang mahal itu. Ketika Andi memperbaiki, akan sangat mahal risikonya. Nurdin dan pendukungnya pasti akan memikul risiko yang amat mahal juga bila terus mempertahankan diri dalam takhta PSSI. 

PSSI adalah contoh peradaban formal manipulatif yang sangat mengabaikan peradaban kepatutan. Sepak bola yang menjunjung tinggi sportivitas sebagai peradaban justru disepak-sepak pengurus PSSI.


Sumber:http://www.mediaindonesia.com