Kepalsuan Merebak di Negeri Bedebah

BUKAN hanya kebohongan publik dilakukan elit atas di negeri ini, namun ternyata kepalsuan juga melanda moral masyarakat bangsa kita di negeri bedebah ini. Lihat saja Manajer Relationship Citibank, Inong Malinda alias Malinda Dee, tidak hanya piawai mencomot milyaran rupiah duit nasabah bank tetapi juga memalsu tubuh, wajah, dada dan payudaranya supaya montok dan semok.

Mungkin polisi masih mengusut siapa yang “menikmati” kemolekan Malinda mengingat nasabah bank yang ditipu wanita bertubuh semok ini dari kalangan berkelas dan sejumlah pejabat. Bahkan, mobil Ferrari Malinda juga menggunakan nopol palsu B 481 SAA. Padahal, nopol aslinya yang sebenarnya adalah B 5 DEE.

Terbongkar pula kejahatan pemalsuan kredit bank milyaran rupiah yang dilakukan sendiri  Wakil Kepala Cabang BNI Margonda, Depok, Jawa Barat, berinisial JKD. Yakni, JKD berperan sebagai otak pelaku dan mengirimkan seluruh dokumen yang harus dipalsukan pelaku lain. Contoh logo, kop surat, ttd dan stempel kepada pelaku lain, untuk diketik ulang sehingga tampak seperti asli.

Tidak hanya kepalsuan dilakukan oleh pejabat dan pegawai bank, identitas diri juga dipalsukan di negeri ini. Laki-laki bernama asli Rahmat Sulityo memalsukan identitas jadi perempuan dengan nama Fransiska Anatasya Octaviany alias Icha untuk menipu agar bisa menikah dengan sang suami bernama  Muhammad Umar, warga Bekasi. Icha memalsukan beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga.


Pernikahan terlarang Muhammad Umar dengan Fransiska Anastasya Octaviany alias Rahmat Sulistyo dengan pemalsuan identitas dokumen kependudukan adalah bukti administrasi negara kacau balau. Ini bisa membuka borok betapa rendahnya kualitas adminitrasi negara. Ada dua instansi yang patut mendapat gugatan atas peristiwa ini yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Karena pernikahan terlarang itu bersumber dari dokumen yang bersumber dari dua instansi tersebut. Diharapkan, dengan penerapan nomor identitas sosial tunggal (single social identity number) nanti tidak ada lagi orang memiliki KTP ganda di Indonesia.

Selama ini, orang berduit yang mengurus surat atau urusan administrasi, dipermudah. Orang miskin kebanyakan saja yang susah. Duit memang bisa berbicara segalanya terhadap oknum aparat hukum dan birokrasi yang matanya “hijau”. Bahkan, ada sindiran "Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah". Kepengurusan administrasi termasuk penerimaan pegawai di negeri ini juga bernuansa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang sudah berakar dan menggurita. Di pihak swasta juga berkeliaran kalangan pengusaha hitam. Pihak penguasa dan korni Istana serta para pejabat diharapkan jangan gampang melakukan kongkalikong atau pat gulipat dengan para cecungukdan anasir bermoral bejat di negeri ini.


Kasus pembobolan bank dan pemalsuan kredit diduga tidak hanya dilakukan Malinda Dee (Manajer Citibank) dan JKD (Wakil Kepala Cabang BNI di Depok). Kalau mau dibongkar tuntas, mungkin banyak sekali Malinda-malinda dan JKD-JKD lainnya yang melakukan praktik kejahatan terhadap perbankan di negeri ini. Kasus Malinda hanya puncak gunung es dari kebobrokan mental sindikat perbankan. Jangan-jangan terbongkarnya kasus Malinda hanya sekadar untuk menutupi isu skandal korupsi dan penyelewengan jabatan yang kini menyeret elit di negeri ini.

Moral bangsa di negeri bedebah ini diduga sudah keropos dan bermental korup. Maunya mencari kekayaan diri dengan cara instan dan bahkan menghalkan segala cara. Untuk memebenahi moral bangsa ini, diperlukan pemimpin yang jujur dan tegas serta aparat hukum dan birokrasi yang bersih.  Selama ini, kita terkesan membersihkan lantai dengan sapu yang kotor.


Untuk membersihkan kebobrokan dan kekotoran yang melanda negeri ini, maka harus dimulai dulu dengan memproses hukum kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemimpin dan pejabat di negeri ini.

Awal Maret 2011, setahun setelah DPR menyatakan bahwa megaskandal danatalangan Bank Century itu melanggar aturan hukum dan perundangan, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi kembali menuliskan sebuah puisi menyusul populernya puisi “Negeri Para Bedebah”. Kali ini didorong oleh kekecewaannya terhadap pembiaran megaskandal Bank Century dan berbagai kasus lain yang bermunculan seperti Gayusgate dan Mirandagate. Tidak tanggung-tanggung, puisi itu diberi judul "Tentang Rezim yang Basi".


Berikut puisi karya Adhie Massardi yang diharapkan bisa mnyadarkan kaum elit kita yang seenaknya menyalahgunakan jabatan (abuse of power).
 
Tentang Rezim yang Basi
Oleh: Adhie Massardi

Kami, yang berkumpul di sini
adalah putra-putri Ibu Pertiwi
yang telah menjadi saksi
atas kerusakan negeri di bawah rezim yang basi

Tahukah kalian apa itu rezim yang basi?

Rezim yang basi adalah rezim yang telah mengubah koalisi
menjadi konspirasi sehingga penguasa bebas melakukan korupsi
dan bukan untuk mengatasi rakyatnya yang makin susah makan nasi
atau membantu petani yang ladangnya gersang karena rusaknya irigasi

Rezim yang basi adalah rezim yang hanya bisa pasang aksi
dan membiarkan di semua lini tumbuh anomali dan demoralisasi
sehingga di mana-mana rakyat menjadi semakin sangsi
bahkan kepada demokrasi yang lahir dari rahim reformasi

Rezim yang basi menyulap mandat rakyat untuk memerintah
menjadi lebih banyak digunakan untuk berkeluh-kesah
Amanat yang dititipkan untuk menyejahterakan umat
mereka jadikan instrumen untuk permainan patpat gulipat

Rezim yang basi adalah rezim telah membuat hutan menjadi gersang
Nelayan dipermainkan ombak kemiskinan melacak ikan yang hilang
Anak-anak mencari masa depan menyisir jalanan hingga petang
Yang sudah dewasa berlari-lari di lapangan kerja yang kian lengang

Maka pada hari ini,
hari yang penuh keberuntungan bagi orang-orang yang dipinggirkan
putra-putri Ibu Pertiwi pewaris negeri surgawi
secara resmi mengambil jarak dari penguasa yang tamak
menarik garis tegas dari penguasa yang culas

Lalu bergerak, bergerak, dan bergerak
menyelamatkan Indonesia tercinta
dari cengkeraman tangan-tangan pendusta
yang telah membasahi tanah kita dengan luka dan airmata.

Sumber:http://jakartapress.com