Dadu Reshuffle

oleh: hen eska

Isu reshuffle terbukti menjadi wacana akrobatik dari gaya komunikasi politik yang selama ini ditunjukkan SBY. Relasi politik yang dibangun dalam rumah besar sekretariat gabungan lebih menjadi potret kenduri politik partai-partai koalisi. Bahwa dalam dinamikanya, koalisi seolah terbelah dan pemerintahan SBY terganggu, formulasinya hanya dengan saling lempar ancaman, gertak menggertak. Yang satu mengancam akan mendepak, dan yang lain mematahkan ancaman itu sendiri. Sungguh pemandangan dari prilaku politik rendahan.

Awalnya, SBY akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai politik dari keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan koalisi. Peringatan itu disampaikan karena ia melihat ada parpol yang melanggar kesepakatan koalisi. Berbagai pihak yang hafal gaya politik SBY menganggapnya sebagai dagelan lama, cenderung basi. Dan yang lama, lalu dibiarkan basi tentunya menuai kebusukan !. Publik masih hafal dengan materi pidato busuk itu. ”Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, dan ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari te man-teman di pemerintahan, ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol,” kata SBY, Selasa (1/3) di Kantor Presiden yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dengan tak memilih sebutan 1-2 partai saja sudah menunjukkan selubung karaguan. Lagi-lagi publik mahfum, SBY peragu. Sehingga  tak disebutkannya partai yang melanggar ataupun kesepakatan mana yang dilanggar dipandang sebagai sesuatu yang inheren dengan praktek politik SBY selama ini. Tapi justru poin ini bisa diinterpretsikan sebagai terpenjaranya SBY dalam konflik isu reshuffle. Betapa tidak, memenangi pilpres dengan suara lebih dari 60% suara, melalui pemilihan langsung, dan soal memilih dan mengangkat pembantu-pembantunya adalah hak prerogatif presiden, ternyata SBY membutuhkan energi yang berlebih-lebihan. Sebuah keputusan yang menjungkirbalikkan nalar politik !. Menurut dia, hakikat koalisi yang disepakati dan ditandatangani saat itu adalah mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014. Koalisi tidak hanya berlaku di eksekutif, tetapi juga legislatif.

Tarik ulur reshuffle kabinet sudah menjadi tontonan paling konyol dalam sejarah kepemimpinan SBY. Dus, ini akibat kuatnya koalisi yang terbangun didasarkan pada pola transaksional. Ibarat permainan dadu. SBY hanyalah bandar yang tak mampu membayar kontan para penjudi dadu, akibatnya hanya memegang selembar cek kosong tanpa bisa menulis besaran angka. Bandar tapi tak bsa mengeksekusi. Jangankan yang menang, yang ikut main tanpa modalpun ia tak bisa melarangnya. SBY hanya bisa menunjukkan angka dadu yang keluar. Selebihnya, ia mencoba tersenyum pada siapa saja.

Lemahnya fatsun politik yang menggejala belakangan ini jelas mengurangi legetimasi SBY. Sisa 3,5 tahun akan sangat mungkin menggerus lebih dalam popularitas SBY. Dengan demikian, rakyat tak lagi menjadi orientasi dalam cita-cita mengelola negara, tetapi arus besar yang ingin dilalui SBY adalah mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan. Itu artinya rakyat harus bersiap-siap frutasi nasional. Karena pemerintah akan ugal-ugalan mendonkrak citranya kembali.