Kebangkrutan Koalisi

oleh: hen eska

Kemenangan telak SBY dalam pilpres 2009 adalah kemenangan yang mutlak dalam angka-angka. Kemenangan yang tak diikuti dengan kemutlakkan diwilayah pengelolaan pemerintahan. Ini bisa diukur ketika perjalanan pemerintahan SBY-Boediono justru kerap gagal mengakomodasi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang bersih dan berorientasi kuat dalam mewujudkan kesejahteraan warga bangsanya.

Problem mendasarnya masih pada tidak adanya kesolidan dalam frame koalisi yang terbangun sebagai representasi penggunaan distribution of power atau pembagian kekuasaan. Kursi kekuasaan yang disebar ke anggota koalisi ternyata bukan modal kuat untuk menjadikan pemerintahan ini berjalan normal. Sebaliknya justru kesan terhuyung dan tertatih-tatih. Kok bisa? Begitu pertanyaan klise yang memahami bahwa koalisi semestinya berangkat dari sebuah nota kesepahaman, kesepakatan kolektif elemen dalam koalisi itu sendiri. Kontrak politik yang selama ini dedengungkan terbukti cuma dagelan belaka !

Berawal dari dokumen politik soal baill-out bank century yang sudah direkomendasikan secara politik, tetapi dimentahkan oleh SBY, mestinya pemerintah belajar banyak bahwa transakisonal politik yang mereka bungkus melalui baju koalisi gak mecing lagi. Kontras bahkan antara kedodoran dan kesempitan silih berganti mengikuti ritme politik yang ada. Alhasil tugas penyelenggaraan negara kebat-kebit yang bermuara pada bentuk kekuasaan yang deviatif, prilaku yang menyimpang.

Aktor utama koalisi memang seolah milik Partai Demokrat, Partai Golkar dan PKS. Partai Golkar dan PKS juga terlibat dalam hasil pansus century, selain kelompok oposisi (PDIP, Partai Hanura dan Partai Gerindra). Kejelasan century yang terkesan dibajak oleh kepentingan koalisi juga menjadi catatan publik. Karena sejurus kemudian, koalisi yang disandera melalui pembentukan skretariat bersama koalisi (Setgab Koalisi), dimana Partai Golkar melalui ketua umumnya memangku sebagai ketua setgab itu. Gonjang-ganjing politikpun menguat, inilah transaksional kasus-kasus dalam menenggelamkan rekomendasi politik DPR soal century disatu sisi dan memetieskan kasus luapan lumpur lapindo disisi yang lain.

Babak politik berikutnya, partai-partai koalisi lebih terlihat disharmoni ketimbang rukun berjamaah untuk mengelola negara. Dan saat hak angket soal pajak digulirkan, makin tampak betapa koalisi selama ini hanyalah akrobatik politik yang terpelanting dari gelang-gelang kekuasaan. Lagi-lagi Partai Golkar dan PKS terlibat dalam pengebirian koalisi. Anehnya, pemerintahan SBY masih berhitung dengan koalisi yang rentan fragmentasi ini.

Partai Demokrat boleh saja berhasil merayu Partai Gerindra untuk membelot dari kekuatan oposisi sebagaimana mereka tunjukkan dalam kasus century. Tapi kemenangan dalam voting yang hanya berselisih 2 (166-164) jelas bukan sesuatu yang mudah untuk berhitung ulang. Situasi inilah yang oleh berbagai kalangan dianggap Partai Demokrat coba mengkalkulasi secara cermat !.Namun, SBY memang dikenal peragu bahkan lamban dalam pengambilan keputusan. Padahal prasyarat leadership yang mumpuni adalah kecepatan dan ketepatan dalam decision making. Oleh karena itu, jangan heran kalau dalam beberapa minggu kedepan, koalisi akan mengalami kebangkrutannya.

Partai Golkar sudah lebih piawai dalam kontelasi politik selama ini. Yang mengejutkan adalah sikap politik PKS (juga Gerindra dipihak oposisi). Toh dalam ukuran kontrol politik selama ini, PKS berhasil menegaskan sikap politiknya untuk tetap kritis sekalipun tergabung dalam koalisi. 3 menteri yang selama ini ada dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid-II tidak menjadikan PKS lemah dalam posisi tawar politiknya, ini harus diakui. Namun dalam sebuah bangunan koalisi; ini murni pembangkangan !. Jika SBY masih ragu dalam mengambil sikap politiknya (mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi), bisa dipastikan terjadi eksperimen politik yang akan terus menerus menggerogoti roda pemerintahan. Padahal PKS jelas-jelas menyatakan tak takut didepak dari pemerintahan SBY.

Sisa waktu 3,5 tahun rejim SBY akan sangat diwarnai ‘kebangkrutan koalisi’ ini. Semua nafas politik dikerahkan hanya untuk melakukan konsolidasi koalisi. Sebuah harga yang mahal, padahal kubu oposisi juga tak kalah garang untuk melakukan kontrol ekpresif pada SBY. Pendeknya SBY dihadapkan pada kekuatan kontrol yang luarbiasa berat karena bersumber dari internal (koalisi) dan eksternal (oposisi). Belum lagi kelompok-kelompok penekan ekstra parlemen seperti yang selama ini bergulir. Pemerintahan yang ‘naif’.