Demokrasi Tanpa Etika Moral?

DI SEBUAH daerah, Gubernur yang akan berakhir masa jabatannya mendorong isterinya bersaing dengan isteri walikota yang juga akan berakhir masa jabatannya, untuk merebut jabatan walikota. Di sebuah kabupaten, seorang bupati membiarkan dua isterinya bertarung untuk jabatan bupati.

Seorang mantan bupati dari sebuah daerah, pindah menjadi calon bupati di daerah lain. Seorang mantan walikota yang sudah dua periode, bersedia menjadi calon wakil walikota periode berikutnya. Di sebuah daerah, ada pejabat utama yang hampir 20 orang keluarganya menborong jabatan politik dan eksekutif.

Ada mertua dengan menantu berpasangan menjadi calon wakil bupati dan wakil bupati serta juga ada pasangan suami isteri duet mau ikut pemilukada (pemilihan kepala daerah). Seorang tokoh partai politik memberi tempat kepada anak, adik, kakak, ipar dan lain-lainnya menjadi anggota legislatif, padahal katanya anti nepotisme.

Argumentasinya, karena tidak dilarang atau tak melanggar Undang-Undang (UU). Belum lagi mereka yang menyandang masalah hukum dengan leluasa menjadi calon berbagai jabatan. Padahal, kita mengenal etika dan moral politik yang para pejuang terdahulu banyak meneladankan. Mau kemana bangsa ini dibawa? Menjadi bangsa yang tidak beretika dan tak bermoral secara politik? (**)



*) M Hatta Taliwang – Koordinator Group Diskusi Angkatan 77-78 yang juga anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB), mantan Anggota Fraksi Reformasi DPR RI.


http://jakartapress.com/www.php/news/id/17945/Demokrasi-Tanpa-Etika-Moral.jp