Refleksi 2010: Wajah Pemerintah SBY-Boediono

Berikut ini Refleksi akhir tahun 2010 Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono, yang dipaparkan oleh Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono SE dalam rilisnya melalui email kepadajakartapress.com, Jumat (24/12/2010).

I. Menteri SBY hanya suskses lakukan kerja PR (public relation) ketimbang kerja kongkrit terhadap Kementeriannya.

Menjelang akhir tahun 2010 Presiden SBY meminta para menteri Kabinetnya untuk membuat refleksi akhir tahun yang lebih ditekan akan hasil kerja para menteri selama satu tahun terakhir ini yang pasti dalam satu tahun terkahir ini banyak Kabinet SBY-Boediono yang belum bekerja secara optimal dan nyata untuk bisa mengaplikasikan janji Presiden SBY pada saat Pemilu Presiden (Pilpres) lalu, dan yang perlu diberikan apresiasi sangat menonjol untuk kinerja Kabinet SBY adalah keberhasilan para menteri menteri dalam melakukan kerja PR (public relation) di surat kabar dan media elektronik dengan mengunakan dana APBN untuk melakukan tebar pesona daripada kerja kongkrit untuk kesjahteraan rakyat dabn pembukaan lapangan kerja.

Inilah Kerja PR para beberapa menteri SBY-Boediono:

1. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang setiap hari di berbagai media massa elektronik dan cetak melakukan kerja PR yang sangat berhasil dibandingkan dengan kerja kongkrit untuk bisa membuat suatu sistim pengiriman TKI ke luar negeri agar lebih terjamin perlindungannya serta mengembangkan transmigrasi.

2. Juga menteri BUMN yang berhasil melakukan kerja PR dalam kasus IPO Krakatau Steel (KS) yang menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam proses IPO KS dengan membentuk Tim Independen IPO KS untuk menutupi peyelewengan IPO KS, yang telah merugikan negara miliaran rupiah, dan hasil kerja PR Meneg BUMN juga menghasilkan cap stempel bagi SBY–Boediono sebagai penjual aset negara.

3. Kerja PR dari Menteri ESDM juga berhasil untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan melakukan pelarangan BBM bersubsidi untuk mobil berpelat hitam. Yang akan memberatkan kehidupan rakyat serta akan memicu inflasi, serta memberikan kesempatan bagi SPBU asing untuk lebih berkembang di Indonesia.

4. Kerja PR yang dilakukan Menteri Kesehatan juga berhasil dalam membuat hati Presiden SBY senang, walaupun kenyataannya banyak rakyat yang tidak mampu untuk berobat serta tidak berjalannya Jamkesmas untuk rakyat.

Jika kerja kerja PR seperti yang di atas tahun 2011 tetap ilakukan  oleh para menteri SBY maka akan menjadi tahun yang akan lebih memberatkan kehidupan rakyat, karena yang dibutuhkan adalah menteri yang bekerja secara kongkrit untuk kesejahteraan rakyat seperti janji SBY saat menjelang Pilpres.

Untung saja ketidakmampuan dari beberapa menteri di jajaran kabinet SBY untuk melakukan kerja kongkrit tertutup oleh kinerja nyata dari BKPM yang berhasil menarik modal dari luar negeri yang berjumlah hampir Rp 135 triliun untuk ditanamkan di Indonesia yang berhasil mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun 2010.

II. Bebarapa catatan untuk SBY sebaiknya lakukan Reshuffle Kabinet
Alasan untuk mencopot menteri-menteri di atas oleh SBY sangat beralasan yaitu karena ketidakmampuan dari para menteri di atas dalam melakukan aplikasi SBY dalam kampanye PILPRES, beberapa yang harus menjadi catatan akan buruknya kerja menteri di atas adalah sebagai berikut:

1. Menaker telah gagal untuk melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri ini diwarnai dengan semakin banyak penganiayaan dan pembunuhan terhadap TKI serta tidak dipenuhinya hak-hak TKI di luar negeri serta maraknya pengiriman TKI keluar  negeri secara ilegal.

2. Alasan untuk melakukan pencopotan Meneg BUMN juga sangat beralasan yaitu kekisruhan atas proses IPO KS yang sampai sampai menyeret Partai Demokrat dituduh menerima hasil dari kekisruhan IPO KS, serta ketidakmampuan Menteri BUMN dalam mendrive direksi-direksi BUMN untuk tidak melakukan union busting serta menyelesaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan BUMN dan Serikat Pekerja, serta ketidakmampuan Meneg BUMN melakukan restrukturisasi BUMN yang merugi, serta ketidakmampuan Menteri BUMN untuk mencari jalan membebaskan awak kapal Jakarta Lloyd ditahan di Singapore yang sudah berbulan-bulan untuk menjamin utang-utang Jakarta Lloyd terhadap perusahaan Australia.

3. Alasan Menteri ESDM harus dicopot adalah ketidakmampuan dia dalam menciptakan ketahanan energi sehingga Indonesia menjadi negara importir BBM yang akhirnya memberatkan kehidupan rakyat dan menciptakan inflasi yang tinggi. Selain itu, Menteri ESDM tidak mampu meningkatkan transparansi, tata kelola, serta menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi. Juga ketidakmampuan Menteri ESDM dalam peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga setiap rakyat Indonesia mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya.

4. Menteri Kesehatan juga layak dicopot karena tidak berhasil menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih. Malah yang ada, akan menghilangkan Jamkesmas. Padahal, Jamkesmas sangat dibutuhkan bagi buruh-buruh yang berpenghasilan rendah dan masuk dalam katagori orang miskin.

Dari beberapa Menteri kabinet SBY yang kami refleksikan dalam satu tahun  terakhir ini, maka Menteri BUMN, Menaker, Menteri ESDM, Menkes dan Mendagri perlu direshuffle agar Kementerian tersebut lebih bisa diharapan memberikan kerja yang kongkrit bagi kesejahteraan dan menciptakan kestabilan politik di daerah serta bisa mengangkat citra Presiden SBY dari citra penjual aset negara dan lebih pro asing. (*)

Sumber:http://jakartapress.com