Mengapa harus Mbak Mega?

Judul ini sama persis dengan tema sebuah diskusi di Hotel Horison Bekasi beberapa waktu lalu (Rabu,31/3) yang diselenggarakan oleh DPC Taruna Merah Putih Kota Bekasi. Menjadi menarik (untuk ukuran saya) bukan karena nara sumber yang hadir adalah orang-orang yang selama ini cukup dikenal publik dan kompetensi tak perlu diragukan lagi. M. Qodari (Indobarometer), Effendi Gazali (Aktivis Gerakan Indonesia Bersih dan pakar komunikasi politik UI), Indra J.Piliang (Politisi muda Partai Golkar) dan Mochtar Mohamad (Direktur Pro-Mega Center yang juga walikota Bekasi), seerta Maruarar Sirait (Inisiator sekaligus anggota pansus century).

Ketertarikan pertama tentu saja terkait dengan tanggal pelaksanaannya itu; 31 Maret. Lah gimana gak seneng, itu kan tanggal kelahiran saya. He..he..he..hebat kan kalau ultah saya diseminarkan di hotel berbintang?
Tapi lebih dari semua itu, ditengah berkecamuknya -kebahagiaan- karena anugrah umur panjang dari Penguasa Kehidupan ini, saya juga dihinggapi -kegelisahan- yang menggumpal soal masa depan PDI Perjuangan. (koq ya repot-repot mengundang kegelisahan soal partai ya, padahal saya cuma sebagian kecil dari barisan panjang yang -sempat- memilih PDI Perjuangan sebagai pilihan politik saja)
“Popularitas Mbak Mega memang sudah mencapai puncaknya saat pemilu 1999”, kata M. Qodari. Namun, ditambahkanya, untuk kalangan PDI Perjuangan, Mbak Mega tetap dibutuhkan dalam konteks yang lebih luas ketimbang citra dirinya, yakni; kekuatan pemersatu. Saya langsung terkesima dan mengamini argumentasi ini. Betapapun Mbak Mega dalam trend pemilu 2004 dan 2009 tidak layak jual karena sikap diam dan membatunya, toh tetap menjadi ikon utama PDI Perjuangan yang mesti diusung untuk capres di kedua pemilu itu. Hasilnya? Kalah !

Ditengah keterbatasan saya memahami ideologi, terlintas sebuah pertanyaan; benarkah dibawah kepemimpinan Mbak Mega, PDI Perjuangan tak perlu lagi disibukkan oleh urusan yang sifatnya ideologis?. Ini pula yang mengantarkan saya ke sebuah buku Muchtar Bukhori; Indonesia Mencari Demokrasi. Negara ini sangat awam dengan demokrasi. Itu sebabnya, ketika negara-negara maju mensyaratkan demokrasi sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara, secara membabi-buta warga bangsa kita berusaha mewujudkan demokrasi itu.

Namun, pemahaman yang serba terbatas, ditambah belum ada contoh yang bisa menjadi panutan, demokrasi di negeri ini menggelinding seperti pepatah "gerobak buruk sapi gila". Satu per satu rezim pemerintah jatuh dan terakhir ikon demokrasi seperti Megawati Soekarnoputri, ikut tersingkir.
Sebagai pemilik ideologi demokrasi yang mengejawantah dalam nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), citra Megawati Soekarnoputri luluh manakala ia meladeni konflik dengan Susilo Bambang Yudhoyono di masa akhir pemerintahannya. Konflik yang terbukti mengangkat citra Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ikon baru dalam demokrasi karena demokrasi bagi bangsa kita adalah "menghargai orang-orang yang tertindas".

Definisi demokrasi itu tidak keliru tetapi menyesatkan. Namun, definisi seperti itulah yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono mampu memperebutkan kursi Presiden RI, mengalahkan Megawati Soekarnoputri. Definisi yang sangat universal meskipun sangat tak menghargai intelektualitas. Tapi, harus diakui, itulah kenyataan yang sebenarnya, demokrasi di negara kita masih sangat sulit diwujudkan. Soal itulah yang dibicarakan Mochtar Buchori dalam buku ini, kesulitan bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi.

Dari alur diskusi malam itu, sebagian pihak menganggap sesuatu yang luar biasa. Buat saya biasa-biasa saja. Kenapa? Ya memang serba biasa, datar dan alasan lajimnya sebuah diskusi yang terselenggara di hotel; waktu terbatas.
Selesai diskusi, kubangan pertanyaan makin menggumpal karena sampai detik itu juga saya belum menemukan jawaban; Mengapa harus Mbak Mega? Tapi dengan berani saya menyimpulkan sendiri jawabannya, dan itu untuk komsumsi sendiri. Jawaban itu adalah karena republik ini butuh kekuatan oposisi -tidak kurang, tidak lebih-.

Oposisi menjadi diskursus yang sekelebatan atau menancap erat diruang-ruang publik. Buat saya memilih kembali Mbak Mega tidak harus menggunakan retorika apologis semacam mengumbar kekuatan magis ketokohannya, merancang argumentasi karena beban kultus, atau alibi-alibi lain yang membabi buta; pokoknya Mbak Mega, titik !.Hal itulah yang selalu saya perdengarkan dikomunitas kecil, diskusi warung kopi bersama kawan-kawan. Oposisi akan menjadi kuat jika disertakan spirit ideologis. Barangkali apa yang disampaikan Effendi Gazali menjadi terang benderang soal oposisi dan koalisi. Praktek bernegara kita saat ini sekalipun menganut sistem presidensil, toh publik tahu bahwa kabinet hari ini dibentuk dan diisi oleh warna-warni partai politik. Apakah tarikan kuatnya adalah ideologi?.

Jadi oposisi yang diperbuat oleh PDI Perjuangan bukan serta merta karena kalah dalam pemilu, tetapi meyakini bahwa praktek pengelolaan negara butuh kekuatan penyeimbang. Disinilah sebenarnya pertanyaan Mengapa Harus Mbak Mega (?) menemukan jawabannya. Oposisi adalah representasi perlawanan secara ideologis.

Dalam Kongres kali ini, agenda utamanya adalah bukan memilih ketua umum partai -karena mayoritas pemilik suara sudah bulat mencalonkan kembali Mbak Mega-, tapi rekomendasi politik sebagai representasi sikap politik PDI Perjuangan ditengah fragmentasi kelompok pragmatis versus kelompok ideologis. Partisan akar rumput akan mendorong oposisi untuk lebih menjadikan partai ini tidak kehilangan martabat dan harga dirinya. Sebaliknya, berangkat dari asumsi keinginan membangun masa depan bangsa. Bahkan secara ekstrem pernah disampaikan agar partai ini tidak kalah terus dalam pemilu.
Jangan sampai pertanyaan Mengapa Harus Mbak Mega menuai jawaban ganda dan ambigu. Buat saya cukup jelas jawaban itu; karena pilihan oposisi. Bukan karena koalisi; Mengapa Harus Mbak Mega yang dikorbankan?

-Pojok Ruangan yg Tersisa-
04.04.2010
Hen Eska