JAKARTA - Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto menilai, SBY harus berpikir ulang dan mempertimbangkannya secara matang, jika ingin mengeluarkan PKS dari koalisi. "SBY harus berpikir keras untuk menceraikan PKS dari koalisi. Karena PKS berkoalisi lebih kepada SBY, bukan pada Partai Demokrat atau parpol (partai politik) lainnya di dalam Setgab," katanya, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan memecat PKS dari koalisi, bisa jadi boomerang bagi SBY secara khusus dan pemerintahan secara umumnya. "Karena kekuatan politik SBY jadi berkurang," pungkasnya.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu. "Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.[ian/snw]
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar