Partai SRI Jangan Jadi Antek Neolib

Jakartapress.com - Partai baru berlambang sapu lidi, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang mengusung Direktur Pelaksana Bank Dunia/Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menjadi calon presiden (capres) 2014,  dicurigai sebagai antek atauboneka asing yang mengusung paham neoliberalisme.

“Jangan-jangan karena mereka resah terhadap opini publik yang bergulir anti neolib, anti-imperialisme dan anti-kolonialisme di Indonesia. Ataukah Partai SRI ini menjadi wadah reuni ‘Mafia Barkeley’ yang cenderung permisif terhadap kekayaan alam Indonesia dilego untuk perusahaan-perusahaan asing imperialis,” duga pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata, Jumat (5/8/2011).

 Sebagaimana diberitakan, ekonom Kwik Kian Gie mengatakan Mafia Berkeley terus mendidik generasi barunya. Ia pernah menyebut beberapa nama baru penerus “Mafia Berkeley”, diantaranya: Prof. Widjojo Nitisastro, Prof Emil Salim, Sri Mulyani, dan Boediono. Mereka ini dinilai masih mengambil banyak peran dalam mengarahkan ekonomi Indonesia pasca reformasi ke arah liberalisme.

Nampaknya, Mafia Berkeley harus bertanggung jawab atas kerusakan bangsa sejak jaman Soeharto hingga sekarang. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kenyataan bahwa sebagian besar sumber daya alam dan perekonomian nasional telah dicaplok asing. Merekalah yang patut menanggung dosa atas eksploitasi Freeport di Papua, Newmont di Nusa Tenggara dan Sulawesi, INCO di Sulawesi, Exxon Mobile, dan lain sebagainya.

Tubagus Januar menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan berdirinya Partai SRI apabila benar-benar bertujuan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa ini sebagai bangsa yang berkedaultan dan mandiri. “Kalau partai menjadi kepanjangan tangan pihak asing, apalagi mencalonkan presiden pesanan asing, maka kita siap-siap menjadi bangsa yang terjajah secara ekonomi,” tandas mantan aktivis ini.

Sebelumnya, pengamat LIPI Prof Ikrar Nusa Bhakti berharap, pemilihan presiden 2014 mendatang terbebas dari intervensi politik negara lain. "Harus diingat persoalan partai SRI, SMI dan persoalan pencalonan presiden RI itu adalah 100 persen tanggung jawab kita sebagai anak bangsa," seru Ikrar.

Ia menjelaskan, pemimpin Indonesia tidak sepatutnya menjadi kacung alias pembantu imperialis Amerika Serikat maupun Belanda. Pemimpin Indonesia sudah saatnya berkata tidak terhadap Amerika Serikat, termasuk kaitannya dengan investasi. Hal ini ditujukan untuk menjaga kebebasan berpolitik bangsa Indonesia. "Saya seorang nasionalis, tapi bukan anti AS," ucapnya.

Ikrar mencontohkan, sikap tak tegas terhadap pihak asing di Indonesia dipertontonkan dua Presiden Indonesia, yakni Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Walau menyandang pangkat jenderal di pundaknya, namun kedua presiden tersebut tidak tegas menindak investor asing yang hendak mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

"Dua jenderal Soeharto dan SBY harusnya mereka pejuang bangsa yang punya sapta marga yang tinggi daripada sipil. Tapi anda lihat justru orang sipil yang justru berani mengatakan tidak pada AS. Dan itu bisa dibuktikan dengan kalimat go to hell with your aid. Sekarang, go to hell with your investment," tandasnya.

Pada bagian lain, Ikrar mendukung majunya Sri Mulyani dalam bursa pencalonan presiden 2014 mendatang. Alasannya, Sri Mulyani dianggap mampu membawa perubahan Indonesia menuju kesejahteraan. "I hope so. Mudah-mudahan dia tidak lagi jadi orang yang she is coward (dia pengecut), tapi she is the stongest citizen in this country (dia orang yang paling berani di negeri ini)," tegas pengamat LIPI.

Namun demikian, Ikrar berharap Sri Mulyani membuktikan integritas dan kemampuannya dalam memimpin di Indonesia. "Jangan terlalu membesar-besarkan seolah SMI itu direndahkan oleh SBY. Tapi tunjukkan bahwa dialah yang terbaik sebagai calon presiden 2014," bebernya.

Ikrar mengatakan, dengan latar belakang selaku Managing Director World Bank, Sri Mulyani merupakan tokoh yang tidak dapat dianggap remeh. Apalagi, saat ini Partai SRI yang mengusung Sri Mulyani selaku Capres 2014 diisi kalangan intelektual, pengamat, dan filsuf yang berniat masuk partai untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Ia menyerukan, agar terhindar dari tekanan politik negeri Paman Sam, Sri Mulyani pun diminta untuk bersikap tegas. "Bukan anti dengan negara adidaya itu, namun sebagai warga negara yang nasionalis harus terbebas dari kekangan politik AS," harapnya.

Sementara peneliti The Indonesia Institute, Hanta Yuda AR, berpandangan bahwa strategi Sri Mulyani menjadi calon presiden dengan "mendirikan" partai politik baru bisa menjadi blunderdan melemahkan posisi Sri Mulyani sendiri, apalagi jika parpol kurang dipersiapkan secara matang dan terencana.

"Meskipun awalnya, katakanlah Sri Mulyani merupakan figur capres yang strategis, dengan membuat partai lalu gagal lolos verikasi atau tidak lolos PT (ambang batas parlemen), justru itu melemahkan Sri Mulyani sendiri," paparnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Purn) Soerjadi menilai, lobi-lobi yang dilakukan diplomat asing di balik pencalonan Sri Mulyani menjadi bukti jelas kalau negara benar-benar sudah dikendalikan oleh asing.

Namun, Soerjadi yakin bahwa rakyat sekarang semakin cerdas. Bisa memilih mana yang seharusnya dipilih. Dua kali pemerintahan SBY menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat untuk tidak salah pilih lagi. "Rakyat tidak akan salah pilih lagi. Cukuplah dua kali saja. Rakyat ternyata selama ini juga sudah salah memilih pemimpin," tandasnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai bangsa dan negara ini jatuh ke tangan asing. Ada banyak rencana yang dipersiapkan asing, kata Soerjadi, dalam suksesi presiden yang akan datang. "Siapapun bisa menjadi Presiden. Yang penting harus amanah terhadap rakyat, terhadap Pancasila dan Undang-undang dan tidak tunduk kepada asing," serunya. (*/Trb/red)

http://www.jakartapress.com/detail/read/3218/partai-sri-jangan-jadi-antek-neolib