Razia bukan Ziara(h)

Penertiban pengendara lalulintas memang hal penting untuk terus dilakukan. Tingkat kecelakaan yang tinggi jadi indikator kuat disiplin berlalu-lintas masih menjadi problem kronis bagi pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor. Baik pemakai sepeda motor atau mobil.

Di Kota Bekasi, razia jadi pemandangan rutin hampir setiap hari. Menjadi tak lajim karena volume intensitas operasi atau rajia ini dilakukan tanpa publik tahu kapan berakhirnya.

Pengendara motor, angkot, mobil box, pic-up, berbagai jenis truk selalu jadi target operasi razia yang dilakukan secara bersama: dinas perhubungan kota bekasi dan polresta bekasi.

Pertanyaannya. Apa ukuran keberhasilan rajia dan follow-up dari kegiatan 'legal' ini?. Bagaimana mengevaluasi 'hasil' tangkapan yang selama ini berlangsung?. Masyarakat berhak tahu. Bahwa meningkatkan disiplin berlalu-lintas harus berbanding lurus dengan kinerja aparatur yang bertanggungjawab soal ini.

"Capek kita di rajia terus", demikian pengakuan salah seorang awak angkot yang melintas di jalan dengan tujuan terminal Bekasi. Bisa dimaklumi keluhan-keluhan ini potret kegamangan para pengendara motor dan mobil yang memang menjadi target operasi.

Kita patut khawatir, razia menjadi seolah prosesi ziara(h) yang penuh kehikmatan. Tak bisa bertendensi macam-macam kecuali menebar dzikir pada arwah orang-orang tercinta. Ziarah adalah ritual penuh aroma religi. Ia bersih dari keinginan yang tak selaras dengan penziarah itu sendiri.

Lah apa hubungannya razia dan ziarah?. Jelas tidak ada. Tapi bisa menjadi dasar komparasi berpikir setelah razia 'merajalela' yang terjadi selama ini. Faktanya razia tak punya alat ukur memadai untuk diakses publik?. Hari ini di razia tak ada garansi besok tak di razia. Seterusnya begitu. Artinya, lepas dari ditemukannya pelanggaran lalu lintas dari pengendara seperti kelengkapan surat-surat (SIM, STNK dll), toh razia jadi 'monster' di jalanan. Dan niatan ini hanya diketahui oleh aparat-aparat pelaksana razia. Sebangun dengan niatan penziarah. Hanya urusan dia dengan Tuhan.

Kultur masyarakat kita yang lemah dalam mengikuti aturan disimpulkan juga sebagai kelemahan aparat dalam menegakkan aturan. Alhasil, publik sangat berkempentingan untuk tahu lebih lanjut dengan pertanyaan dasar:
1. Sampai kapan berlangsung razia?
2. Apa dasar melaksanakan razia setiap hari, setiap waktu?

Dua pertanyaan dasar ini bisa perlu diapresiasi secara normatif oleh aparatur pelaksana operasi atau razia selama ini. Adalah hal wajar jika masyarakat menunjukkan resistensinya pada setiap upaya penegakkan hukum tanpa standar operasi prosedur dari sisi 'waktu' atau time schedule.

Jika dua pertanyaan dasar ini tak mampu terjawab. Jangan salahkan jika publik melihat ada kecenderungan deviatif dalam melaksanakan razia di lapangan. Seolah razia jadi modus legalisasi pungli atau praktek pengutipan berbiaya. 

Bahkan secara ekstrem bisa memuncukan tagline: Bekasi Kota Razia. Ya mohon dimaklumi, karena memang razia bukan ziara(h).

hen eska -harga pas tancap gas-