SBY kirim Pak Uban; Mbak Mega Cuek !

(fatsun politik oposisi memang menihilkan basa-basi)

Oleh : Hen Eska

Pasca pidato SBY soal kondisi koalisi menyusul ‘pembangkangan’ Partai Golkar dan PKS dalam hak angket mafia pajak, suhu politik naik hingga beberapa derajat. Konon koalisi sudah ‘tamat’. Artinya masa-masa bulan madu koalisi (dalam ranjang pengantin setgab) sudah menuju akhir ‘lenguhan cinta’ berbalik menjadi jatuhnya talak untuk anggota koalisi. Staf kepresidenan, Daniel Sparingga bilang, "Saya kira, pesan penting untuk koalisi adalah, berbeda itu satu hal ketika pertimbangan sedang digalang. Tetapi ketika sudah menjadi keputusan, maka sebaiknya orang harus menjadi satu. Selama 1,5 tahun terakhir ini, garis itu tidak terlalu jelas ditarik. Dengan pernyataan itu, ada garis yang dibuat. Are you with us or are you with done,". Sehingga menurutnya , "Kalau kita berada dalam koalisi pemerintahan, fungsinya adalah menyukseskan misi kabinet ini. Masa lucu-lucuan sudah berakhir. Orang sebaiknya meluruskan kembali pikiran dan hatinya untuk koalisi."

Respon parpol koalisi cenderung defensif dengan ‘warning’ SBY. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal adanya sanksi bagi partai politik pendukung pemerintah yang melanggar kesepakatan koalisi dinilai sebagai sinyal awal kocok ulang formasi Kabinet Indonesia Bersatu II yang telah berusia 1,5 tahun. Dalam menyusun ulang susunan KIB II, Presiden dikatakan tetap mempertahankan format kabinet politik yang tambun serta kartelisasi partai. Disinilah sebenarnya uji kompetensi gaya kepemimpinan SBY yang selama ini terkesan lebay, lemot, dan peragu. Indikator yang disampaikan SBY soal 1-2 partai anggota koalisi yg ‘nyeleneh’ justru bermakna bersayap; ambigu. Padahal komunikasi politik mesti jelas untuk publik, bukan semata anggota koalisi. "Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta. Akan lebih jelas jika SBY menunjuk yang dimaksud adalah Partai Golkar dan PKS.

Ketakjelasan itu bisa diukur dari reaksi parpol yang ditengarai melangara kesepakatan. Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, justru PKS merasa bingung dengan tingkah Demokrat dalam mengelola komunikasi di dalam parlemen. Menurut Anis, masalah komunikasi memang menjadi catatan khusus PKS kepada Demokrat.Ia mengatakan, pada awalnya antarpartai koalisi menyepakati pola komunikasi di mana semua keputusan strategis harus dibicarakan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan semua pimpinan partai koalisi."Tapi dalam banyak kasus, termasuk angket Century dan angket mafia pajak, sebenarnya tak pernah ada pertemuan antara SBY dengan pimpinan koalisi untuk menyatakan sikap beliau. Kita semua bersedia tunduk kepada seluruh kesepakatan. Masalahnya tak ada kesepakatan. Ini yang membingungkan kami dalam komunikasi," tegas Anis di ruangannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Kalkulasi Politik Demokrat

Secara eksplisit, koalisi sudah rapuh. Dengan argumen dasar soal reshufle; semestinya SBY bisa lebih lugas, tanpa peringatan-peringatan yang mencerminkan Demokrat kehilangan kepercayaan diri. Selanjutnya peringatan itu menjadi ruang bargaining baru untuk ‘rujuk’ dengan anggota koalisi, khususnya Partai Golkar dan PKS. Hanya bagaima pertanggunjawaban pada publik?. Dus, persoalan inilah yang gagal diterjemahkan oleh Demokrat.

Jika SBY langsung menendang Partai Golkar dan PKS dari koalisi, tentu resiko suara parlemen sebagai representasi dukungan politik pada kekuasaan yang berjalan saat ini menadi sangat riskan. Publik mahfum soal ini, tapi terlalu memberi ruang komunikasi ulang hanya akan memendamkan demokrat; bukan koalisi !. Sebagaian pihak melihat Demokrat tengah berhitung dengan kelompok oposisi setelah berhasil menggaet Gerindra dalam voting hak angket mafia pajak. Harapannya, Gerindra yang identik dengan sosok Prabowo itu bisa menjadi katalisator politik mendekati PDI Perjuangan.

Apapun jalan yang ditempuh Demokrat, koalisi sebagai produk ‘transaksional’ politik di angket century telah kehilangan keseimbangan. Mengingat Golkar dan PKS memiliki suara lebih signifikan ketimbang anggota koalisi lainnya semacam PAN, PKB dan PPP. Hitung-hitungan inilah yang pada akhirnya membuat SBY memikul beban luarbiasa berat. Dengan karakter SBY selama ini, bisa jadi soal inilah yang menyita dan menguras pikirannya !

Megawati Jadi Kartu Truf

Menyelematkan SBY adalah tugas nomor wahid saat ini bagi politisi demokrat. Perkara koalisi babk belur, nanti bisa dibangun kesepakatan baru, alias koalisi jilid II. Salah satu partai yang dituding SBY sebagai tak memiliki kehendak untuk bersama-sama menjalankan fungsi kenegaraan sebagaimana agreement sebelumnya; bisa dipastikan PKS. Asumsi politiknya; PKS tak sekuat Golkar di parlemen dari sisi representasi suara. Jika Golkar dan PKS yang didaulat terusir dari koalisi, maka runyam masa depan SBY ketika memasuki ranah politik di parlemen.

Menendang PKS dan selanjutnya meminang Gerindra juga belum bisa dipastikan stabilitas politik aka terkendali di 3,5 tahun kedepan. Oleh karenanya, Demokrat pasti berharap PDI Perjuangan terlibat didalamnya (koalisi jilid-II). Apakah mungkin? Menjadi mungkin dalam politik normatif, tetapi bisa jadi hitam pekat karena yang dihadapi adalah PDI Perjuangan. Partai yang secara tradisional memiliki militansi mengakar rumput ditingkat bawah, dan selalu menunjukkan kegigihan oposisinya selama SBY memerintah.

Diutusnya Hatta Rajasa atau Pak Uban ke kediaman Megawati di Teuku Umar jelas sinyal penting upaya Demokrat menebar rayuan koalisi. Ini dimungkinkan ketika situasi koalisi yang ada menuju perceraian. Setidaknya ada yang dieliminasi. Diatas kertas menjadi gamblang saat Demokrat memilih  PDI Perjuangan sebagai kartu truf. Betapa tidak, berkurangnya kursi politik sepeninggal PKS nanti (belum lagi jika ada letupan kuat dan Golkarpun didepak) adalah konfigurasi yang ompong. Maka PDI Perjuangan sangat diharapkan ‘cintanya’ oleh Demokrat.

Sayang, ditengah situasi seperti ini, Demokrat juga ‘malu-malu kucing’ mendekati kubu PDI Perjuangan. Mengutus Hatta Rajasa pasti hanya kebagian “ketuk pintu”, untuk bertemu Megawati. Dan memang benar, Megawati ogah menemui Pak Uban. Megawati lebih memilih makan malam diluar rumah setibanya Pak Tua dirumahnya. Emang enak?

Isu yang berkembang, Megawati seperti sikapnya selama ini yang menolak berbagai kompromi politik dengan pihak penguasa, menghendaki komunikasi yang terbangun antara Demokrat dan PDI Perjuangan adalah antara SBY dan dirinya. Sesuatu yang berat untuk SBY !. Prasyarat-prasyarat dari Megawati sepertinya menunjukkan komitmen oposisinya, bukan ‘kepala batu’, dan inilah yang lagi-lagi kadang dipahamim publik sebagai keras kepala. Padahal dalam konteks relasi politik, Megawati justru tengah menunjukkan fatsun oposisinya. Bisa jadi Megawati tetap akan memberi tiga syarat ; Pertama: permintaan disampaikan langsung oleh SBY kepada Mega. Kedua: anggota kabinet cukup simpatisan PDI Perjuangan. Bilamana elite pengurus PDI Perjuangan yang diminta, yang bersangkutan tetap harus menanggalkan jabatannya di kepengurusan. Ketiga; PDI Perjuangan tetap tidak bergabung ke dalam Setgab. Hal ini sebagai turunan dari sikap politik di kongres Bali yang menyatakan tetap berada diluar pemerintahan.

Jadi sebenarnya PDI Perjuangan ingin menyampaikan pesan; urus saja koalisimu itu, dan kami urus oposisi yang tengah kami perankan. Bukan begitu Mbak Mega?