Oleh: Arief Poyuono *)
KETUA Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua kader partai tersebut tidak asal bunyi (Asbun) atau berbicara tanpa dasar yang kuat. "Jangan asal bunyi, jangan rendah logika," kata SBY saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Fraksi Partai Demokrat DPR RI. SBY juga tidak menginginkan politik yang gaduh dan tidak mendukung pembangunan bangsa. Dalam arahannya, SBY juga meminta semua kader Partai Demokrat mengedepankan komunikasi politik yang sehat dan membangun.
Pernyataan SBY adalah benar apa adanya tentang Kader Partai Demokrat di DPR yang ASBUN dan tanpa dasar yang kuat dalam berbicara mengkritisi kabinet SBY-Boediono. Namun, pernyataan Ahsanul Qosasi menyikapi sepak terjang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan yang dituduhnya pro asing dan seorang konsultan bisnis dari perusahaan multinasional Temasek, Kepala BKPM lebih mementingkan perusahaan asing untuk melakukan investasi di Indonesia, serta kekecewaan Ahsanul Qosasi terhadap kinerja Kepala BKPM Gita Wirjawan yang lebih mementingkan asing, justeru menunjukkan ketidaktahuan seorang Ahsanul Qosasi tentang tugas seorang Ketua BKPM dalam mengembangkan masuknya investasi luar negeri (foreign Direct Investment) ke Indonesia.
Pernyataan SBY adalah benar apa adanya tentang Kader Partai Demokrat di DPR yang ASBUN dan tanpa dasar yang kuat dalam berbicara mengkritisi kabinet SBY-Boediono. Namun, pernyataan Ahsanul Qosasi menyikapi sepak terjang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan yang dituduhnya pro asing dan seorang konsultan bisnis dari perusahaan multinasional Temasek, Kepala BKPM lebih mementingkan perusahaan asing untuk melakukan investasi di Indonesia, serta kekecewaan Ahsanul Qosasi terhadap kinerja Kepala BKPM Gita Wirjawan yang lebih mementingkan asing, justeru menunjukkan ketidaktahuan seorang Ahsanul Qosasi tentang tugas seorang Ketua BKPM dalam mengembangkan masuknya investasi luar negeri (foreign Direct Investment) ke Indonesia.
Presiden SBY saja mengapresiasi raihan investasi pada 2010 yang mencapai Rp200 triliun. Yang tak lepas dari usaha keras BKPM dalam mempromosikan Indonesia untuk sebagai tempat tujuan investasi. Padahal, BKPM banyak mengalami hambatan dalam meyakinkan para investor luar negeri untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia dimana keadaan infrakstruktur yang belum memadai, serta maraknya pungli dan peraturan peraturan daerah memberatkan investor.
Pencapaian yang dihasilkan oleh BKPM menjadi faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yaitu 6,4 % dapat terpenuhi, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menjamin masyarakat memiliki pendapatan yang cukup. Selain ingin memajukan industri secara merata untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan kader Partai Demokrat Ahsanul Qosasi juga menunjukan bahwa tidak ada kesepahaman antara Presiden SBY dan Kadernya yang terkesan asal bunyi saja tanpa mengunakan data-data yang kuat, dalam menyikapi tentang capaian investasi yang telah dilakukan selama pemerintahan SBY-Boediono. Di sini boleh dikata secara tidak langsung kader demokrat sudah memberikancapakepada SBY sebagai presiden yang pro asing.
Seharusnya Partai Demokrat bangga dan mendukung program kerja Kepala BKPM yang notabene adalah merupakan kabinet SBY-Boediono, dan yang sudah bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor riel jangka panjang dan bukan menanamkan modalnya di pasar modal ataupun pasar saham yang sifatnya hanya jangka pendek saja.
Kinerja Kepala BKPM ini juga membuktikan bahwa investor asing mempercayai pemerintahan SBY-Boediono dalam menanamkan investasinya di Indonesia yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat, bukan malah menuduh Gita wirjawan yang pro asing.
Investor Asing Ataupun Lokal Sama Saja
Pelaku investasi riel jangka panjang di Indonesia maupun asing ataupun lokal sama saja asalkan investor asing mau bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerjanya dan bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi rakyat dan bukan menyengsarakan rakyat. Daripada investasi yang dilakukan oleh pengusaha lokal, ketika terjadi semburan lumpur Lapindo tidak mau ganti rugi tetapi justeru pemerintah menalanginya dengan mengunakan dana APBN.
Dari persoalan di atas, FSP BUMN Bersatu meyimpulkan sebagai berikut:
1. Sebaiknya Partai Demokrat dan SBY segera melakukan Recall terhadap anggota DPR-nya yangASBUN dan berbicara tanpa dasar yang kuat, kalau kinerja kabinetnya tidak ingin terganggu, dan SBY tidak ingin disebut antek asing.
2. Langkah-langkah yang dilakukan Gita Wijawan sebagai Kepala BKPM adalah sudah tepat dan benar dalam mengembangkan iklim investasi di Indonesia dan jangan dengarkan anggota DPR yangASBUN.
3. Kami meminta Kepala BKPM juga harus lebih aktif untuk bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor manufakturing dan padat karya agar bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan bukan sektor tambang dan gas yang kurang memberikan dampak bagi lapangan kerja baru.
Seharusnya Partai Demokrat bangga dan mendukung program kerja Kepala BKPM yang notabene adalah merupakan kabinet SBY-Boediono, dan yang sudah bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor riel jangka panjang dan bukan menanamkan modalnya di pasar modal ataupun pasar saham yang sifatnya hanya jangka pendek saja.
Kinerja Kepala BKPM ini juga membuktikan bahwa investor asing mempercayai pemerintahan SBY-Boediono dalam menanamkan investasinya di Indonesia yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat, bukan malah menuduh Gita wirjawan yang pro asing.
Investor Asing Ataupun Lokal Sama Saja
Pelaku investasi riel jangka panjang di Indonesia maupun asing ataupun lokal sama saja asalkan investor asing mau bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerjanya dan bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi rakyat dan bukan menyengsarakan rakyat. Daripada investasi yang dilakukan oleh pengusaha lokal, ketika terjadi semburan lumpur Lapindo tidak mau ganti rugi tetapi justeru pemerintah menalanginya dengan mengunakan dana APBN.
Dari persoalan di atas, FSP BUMN Bersatu meyimpulkan sebagai berikut:
1. Sebaiknya Partai Demokrat dan SBY segera melakukan Recall terhadap anggota DPR-nya yangASBUN dan berbicara tanpa dasar yang kuat, kalau kinerja kabinetnya tidak ingin terganggu, dan SBY tidak ingin disebut antek asing.
2. Langkah-langkah yang dilakukan Gita Wijawan sebagai Kepala BKPM adalah sudah tepat dan benar dalam mengembangkan iklim investasi di Indonesia dan jangan dengarkan anggota DPR yangASBUN.
3. Kami meminta Kepala BKPM juga harus lebih aktif untuk bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor manufakturing dan padat karya agar bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan bukan sektor tambang dan gas yang kurang memberikan dampak bagi lapangan kerja baru.
4. BKPM juga harus menitikberatkan membangun masyarakat industri yang semakin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. (*)
*) Arief Poyuono SE - Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) Federasi Serikat pekerja (FSP) BUMN Bersatu.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar