Fenomena Politik Oplosan

Perkembangan sistem perpolitikan di Indonesia yang kian liberal, ternyata menyebabkan kalkulasi politik menjadi sangat sulit ditebak. Perhitungan Partai Politik maupun para pengamat politik dalam memperkirakan hasil pertarungan, tidak jarang meleset jauh dari kenyataan yang terjadi di lapangan.

Fenomena Joko Widodo yang mampu memenangkan pertarungan pilgub di DKI Jakarta menjadi bukti nyata betapa sistem politik Indonesia sangat sulit diprediksi. Sebab, jika dihutung dengan kaluklasi politik secara normal, Jokowi seharusnya kalah dari pasangan Foke-Nara yang didukung oleh banyak partai, terlebih partai-partai tengah yang selama ini mengklain berbasis massa Islam.  Namun, kenyataan berkata lain. Jokowi yang hanya didukung PDIP dan Gerindra mampu memenangi pertarungan. Dari sini terbukti bahwa partai politik telah gagal dalam menggerakkan suara massa pendukungnya sesuai dengan keinginan partai.

Dari fenomena kemenangan Jokowi itu pula tergambar jelas bahwa ideologi dan sikap partai politik nyatanya tidak serta merta merepresentasikan suara massa pendukungnya. Persoalan identitas maupun ideologi partai tidak lagi menjadi pertimbangan yang berarti bagi masyarakat. Yang menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya adalah sosok dan kepribadian dari figur yang dicalonkan.

Jika dibuat pengandaian yang lebih esktrim, sosok seperti Jokowi sepertinya akan tetap memenangkan pertarungan jika dicalonkan oleh partai gurem sekalipun. Sebab, sosok seperti dirinya-lah yang saat ini sedang disukai oleh masyarakat. Masyarakat tidak melihat partai pengusung Jokowi, tapi murni melihat sosok Jokowi yang dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat. Boleh jadi, seiring berjalannya waktu, sosok seperti Jokowi akan berganti dengan sosok yang lain, yang akan lebih disukai masyarakat karena kesesuaian dengan konteks zamannya, sebagaimana fenomena SBY menjelang pemilu tahun 2004 yang begitu dibanggakan oleh sebagaian besar masyarakat Indonesia.

Kematian Partai Politik

Fenomena ini tentu harus menjadi koreksi bagi seluruh Partai Politik yang ada di Indonesia. Sebab, nilai-nilai, ideologi dan identitas partai yang seharusnya menjadi magnet untuk memobilisasi massa, menjadi hal yang tidak lagi menarik. Masyarakat pemilih, khususnya pemilih pemula cenderung acuh dan cuek dengan nilai-nilai dan ideologi partai politik. Terlebih dengan sikap elite partai yang selama ini lebih sibuk melakukan manuver politik daripada bekerja nyata untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Isu-isu seputar ideologi, agama, ras yang kerap dijadikan amunisi untuk menyerang lawan politik, rasanya kini juga telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat pemilih. Oleh sebab itulah, tidak berlebihan jika saat ini bisa disebut sebagai momentum kematian partai politik.

Menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang, fenomena kejenuhan terhadap partai politik sepertinya akan terjadi lagi, bahkan dengan kondisi yang kian akut. Masyarakat nantinya tidak akan lagi mempersoalkan partai apa yang menjadi kendaraan politik salah satu calon. Masyarakat hanya menilai dari kualitas dan sikap calon tersebut. Calon pemimpin yang bisa merebut dan menyenangkan hati masyarakat, maka ia yang akan berpeluang memenangkan pertarungan. Akhirnya, keberadaan dan ketiadaan partai politik seolah sama saja. Keberadaan partai politik tidak lebih hanya sekedar menjadi kendaraan formal saja bagi seseorang untuk maju dalam pertarungan politik.

Politik Oplosan

Di tengah sistem politik yang sedemikian liberal seperti saat ini, tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa partai besar dan partai penguasa lantas menjadi partai pemenang dalam pertarungan. Terlebih jika partai-partai besar terbuai dengan romantisme kebesarannya dan lupa menyiapkan calon-calon yang berkualitas.

Diakui atau tidak, ideologi dan sikap partai politik tidak menjamin keterpilihan seorang calon. Semua itu berpulang pada pribadi dan perilaku calon yang bersangkutan di mata para pemilih. Sebab bagaimanapun juga, masyarakat pemilih menitipkan aspirasinya kepada sosok yang ia percaya, bukan semata-mata kepada partai yang mengusungnya.

Karena masyarakat lebih menitikberatkan pada sosok dan perilaku calon, maka pada pemilu 2014 ini akan muncul fenomena politik oplosan. Fenomena politik yang sepenuhnya diserahkan oleh para pemilih untuk menentapkan sosok calon yang akan ia pilih. Apalagi model pemilihan langsung seperti sekarang ini sangat memungkinkan bagi pemilih untuk memilih langsung wakil mereka dalam berbagai tingkatan yang berbeda-beda. Setidaknya dalam pemilu legislatif ini masyarakat harus memilih 4 sosok sekaligus yang menjadi perwakilan mereka diberbagai tingkatan. Mulai dari memilih calon DPR RI, DPRD Provnsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jika demikian yang terjadi, bukan hal yang mustahil masyarakat akan memilih calon yang dianggap terbaik meskipun berasal dari partai yang berbeda-beda. Ilustrasinya sederhananya adalah, masyakarat bisa saja memilih anggota DPR RI dari partai A, memilih anggota DPRD Provinsi dari partai B dan kemudian memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai yang berlainan pula.

Inilah yang disebut dengan fenomena politik oplosan, fenomena di mana masyarakat memperoleh kebebasan untuk mengacak dan mengoplos semua partai dan semua calon. Masyarakat bebas menentukan calon sesuai dengan keinginan mereka,. Dari fenomena politik oplosan ini ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan. Dampak positifnya adalah banyak caleg yang berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri agar menjadi sosok yang baik dan dikenal oleh masyarakat pemilih.

Dampak negatifnya adalah, matinya fungsi parpol sebagai media pendidikan politik. Partai politik menjadi kehilangan wibawa karena kering nilai. Sekalipun secara formal memiliki nilai yang luhur, partai politik terbukti tidak mampu menjadikan nilai-nilai itu sebagai magnet untuk menarik suara masyarakat.

Terlepas dari itu semua, fenomena politik oplosan ini adalah fenomena yang memang tidak bisa dihindari. Ia menjadi konsekuensi logis dari sistem pemilu terbuka yang dijalankan di negeri ini. Suka atau tidak suka fenomena tersebut tentu harus disikapi dengan bijak, terlebih oleh para caleg dan juga para elite partai politik. Semoga saja iklim perpolitikan di Indonesia akan segera membaik dan membawa harapan besar bagi perbaikan bangsa dan negara.

Ditulis oleh Misbahul Ulum, Penulis Lepas tinggal di Jakarta (Artikel ini pernah dimuat di Koran Wawasan, koran Lokal Jawa Tengah)