Bagaimana Prabowo dan Jokowi menampilkan diri mereka sebagai pelanjut presiden pertama Indonesia, Soekarno.
PENIRU Soekarno yang mana yang akan Anda pilih? Yang mengenakan peci hitam, seperti yang dulu dikenakan Soekarno atau yang ke mana-mana menggaungkan slogan-slogan Soekarno?
Inilah pilihan yang harus diambil oleh sekitar 160-an juta pemilih Indonesia pada pemilihan presiden tanggal 9 Juli nanti. Persaingan antara Prabowo Subianto dan Jokowi Widodo (Jokowi) adalah persaingan antara versi Soekarno yang satu dan versi Soekarno yang lain. Keduanya mengiklankan diri mereka masing-masing sebagai pelanjut sejati sang presiden pertama. Mengapa keduanya meniru perlambang dan ucapan dari seorang presiden yang telah lama meninggal dunia? Soeharto, jenderal Angkatan Darat yang menggulingkan Soekarno, selama 32 tahun kekuasaannya justru mendiskreditkan Soekarno sebagai peninggalan ‘Orde Lama.’ Mengapa hantu Soekarno masih juga bergentayangan di jagat politik Indonesia?
Prabowo, letnan jenderal pecatan dan spesialis operasi militer rahasia (black ops) itu, menyukai kesamaan-kesamaan visual Soekarno dan dirinya: mikrofonnya mirip mikrofon zaman tahun 1950-an yang sering terlihat pada foto-foto Soekarno; safari putihnya mirip dengan yang dikenakan Soekarno; latar-belakang pada foto-fotonya memuat gambar Soekarno. Manajer kampanyenya mengklaim bahwa Rumah Polonia, rumah besar yang kini mereka tempati sebagai markas, dulu pernah dihuni Soekarno. Padahal, rumah itu dulu ditempati salah satu istrinya, Yurike Sanger, dan Soekarno hanya datang ke sana sekali-sekali untuk mengunjungi sang istri.
Suasana tempo doeloe dalam deklarasi pencalonan Prabowo di Rumah Polonia ternyata memesona Amien Rais, pemimpin partai-partai pendukung, yang kemudian menyebut penampilan Prabowo, pria bertubuh tambun dan berpipi tembem itu, mirip penampilan Soekarno. Bagaikan pria tua yang mabuk di pesta pernikahan putrinya, Rais hadir menyaksikan anak-asuhnya, Hatta Rajasa, politisi di balik layar itu, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi Prabowo. Hatta dipilih karena dialah yang lebih banyak tahu tentang rahasia penguasa petahana ketimbang orang lain: dia menjabat menteri selama 13 tahun terakhir dan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam empat tahun belakangan ini. Bahwa namanya sama dengan ko-proklamator Soekarno, Mohammad Hatta, adalah kebetulan yang menyenangkan. Para punggawa tim sukses Prabowo berharap mereka dapat memanfaatkan kebetulan ini dengan menggunakan gedung di mana Soekarno dan Hatta menulis naskah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai lokasi deklarasi. Tetapi mereka harus kecewa karena tempat itu adalah situs sejarah yang terlarang untuk kegiatan politik.
Upaya Prabowo menggunakan semangat Soekarno terasa aneh. Aneh karena Prabowo adalah anak ideologis dari Orde Barunya Soeharto dan anak biologis dari seorang musuh masyhur Soekarno. Ayahnya, pakar ekonomi jebolan Belanda, Soemitro Djojohadikoesoemo, berkolaborasi dengan CIA untuk menyabotase pemerintahan Soekarno dan mendirikan pemerintahan tandingan di Sumatera pada akhir dekade 1950an. Upaya itu gagal dan Soemitro dicap pengkhianat. Prabowo, yang lahir tahun 1951, menghabiskan sebagian masa kecil dan remajanya di luar negeri, termasuk Singapura dan Kuala Lumpur, mengikuti keluarganya dalam pengasingan, Soemitro baru kembali ke Indonesia pada tahun 1968, setelah Soekarno dilengserkan dari jabatannya dan dikenai tahanan rumah (di kediaman istrinya yang asal Jepang, Ratna Sari Dewi). Di Jakarta, di bawah pemerintahan Orde Barunya Soeharto, Soemitro diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan menjadi sosok panutan para ahli ekonomi lulusan Amerika Serikat yang dikenal sebagai ‘Mafia Berkeley’, yang turut merancang obral sumberdaya alam besar-besaran oleh rejim Orde Baru. Keluarga Prabowo menangguk rezeki besar dari kedekatan mereka dengan rejim Soeharto.
Yang dilihat Prabowo pada diri Soekarno adalah sosok pemimpin yang kuat dan karismatik. Dia mengagumi Soekarno yang berhasil mengatasi semua keragaman politik di Indonesia ketika itu dan memimpin dengan dekrit selama era Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Prabowo pernah berkata bahwa dia ingin menciptakan Demokrasi Terpimpin versi baru. Filosofi politik Prabowo sejak akhir tahun 1990-an, ketika dia mulai bersedia diwawancarai wartawan, hingga saat ini hanya berisi satu poin: bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Semua pidatonya dan literatur partainya menegaskan poin itu terus-menerus. Gerindra, sama seperti lambang Garuda (burung yang dikendarai Dewa Wisnu) yang digunakannya, tidak lebih dari kendaraan saja; yang dirancang hanya untuk membawa ‘sang dewa’ ke istana, sebuah surga dunia bagi para pemuja kekuasaan negara. Prabowo dan adik kandungnya yang triliuner mendirikan Gerindra untuk memuluskan jalan Prabowo menuju kursi presiden. Prabowo tidak termasuk orang yang mau bersusah-payah menyusun dan menegakkan hukum di Indonesia; dia belum pernah jadi anggota parlemen. Pengalaman dalam pemerintahan pun dia tak punya, kecuali, tentu saja, dengan militer, bisnis, dan bisnis militer (khususnya sebagai pedagang senjata internasional). Seluruh karir politik Prabowo tidak lebih dari sekadar perwujudan pengagungan dirinya sendiri.
Manifesto Gerindra menggambarkan sistem politik pasca-Soeharto sebagai ‘demokrasi liberal’ yang tidak sesuai dengan ‘kebudayaan nasional.’ Demokrasi elektoral dianggap tidak terpusat dan liar, yang menyebabkan lemahnya body politic dan menghambat tegaknya ‘kepemimpinan nasional yang kuat.’ Dalam benak Prabowo, semua hal tentang suatu negara – kualitas sistem ekonominya, kebudayaannya, dan citranya di mata dunia – bergantung pada ‘faktor kepemimpinan.’ Karena itu, solusi dari semua persoalan Indonesia adalah “kepemimpinan nasional yang kuat,” yang merujuk kepada diri Prabowo sendiri, sang ksatria yang menunggang kuda Lusitano senilai 300 ribu dolar AS.
Versi Prabowo tentang Führerprinzip tidaklah dapat dipersamakan dengan versi Soekarno tanpa melihat kembali konteks zamannya. Soekarno membangun sebuah cult dalam kepemimpinannya ketika Indonesia masih dalam krisis eksistensial: ketika itu, Konstituante sulit mencapai kata sepakat tentang prinsip dasar negara, di tengah desakan partai-partai politik Islam yang memaksakan Islam sebagai prinsip dasar; sejumlah kolonel Angkatan Darat di luar Jawa telah membentuk pemerintahan tandingan dengan bantuan ayah Prabowo dan Dulles bersaudara; para pendukung gerakan bersenjata untuk pendirian negara Islam berhasil meneror Jawa Barat, daerah yang amat dekat dengan ibukota Jakarta; negara memberlakukan hukum darurat militer; kabinet-kabinet hanya bertahan beberapa bulan saja. Dan sebagainya. Soekarno, sebagai produk pergerakan dan perjuangan kemerdekaaan, merepresentasikan dirinya sebagai ‘penyambung lidah rakyat’, suara rakyat, dan bukan tulang punggungnya atau élan vital. Dekrit 5 Juli 1959-nya adalah upaya terakhir Soekarno, dengan hasil yang tidak diinginkannya. Kebijakan otoriter ini sungguh bukanlah cita-cita Soekarno sejak dia mulai menjadi pemimpin politik pada tahun 1920-an, dengan cara apapun dia mengemasnya.
Prabowo mengecam ‘demokrasi liberal’ justru pada saat negara Indonesia tidak sedang menghadapi situasi darurat, ketika masih banyak yang bisa dilakukan untuk memperluas supremasi hukum dan hak-hak demokratis. Gagasannya masih sama seperti gagasannya ketika masih menjadi prajurit pelindung Soeharto. Menurut wartawan yang mewawancarainya pada tahun 1997: ‘Prabowo mengutip hasil penelitian akademik yang menyebutkan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat dipertahankan jika masyarakat memiliki GNP per kapita sekitar $2000 (GNP Indonesia saat itu $940). Sementara itu, katanya lagi, harus ada stabilitas untuk mencapai tingkat ekonomi yang memadai untuk kesejahteraan.’ Kita semua tahu bahwa hanya pembohong yang selalu berubah pikiran. Bagi Prabowo, GDP per kapita Indonesia saat ini yang sekitar $3,500, masih jauh dari memadai untuk menjalankan ‘demokrasi liberal.’
Prabowo mengisi pidato-pidatonya dengan retorika anti-imperialis yang populis, yang khas dalam tradisi politik Soekarnois. Dia mengecam privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, deregulasi yang didorong IMF, serta politik uang di balik pemilihan umum di Indonesia. Dia menuduh perusahaan asing, pembuat kebijakan neoliberal, dan kleptokrat bersekongkol untuk mengeksploitasi kerja keras pekerja dan petani miskin di Indonesia. Rasanya sulit mendengar pernyataan seperti ini diutarakan oleh seorang kapitalis makmur seperti Praowo yang pernah lalai membayar gaji karyawannya sendiri. Gerindra tidak akan pernah ada jika bukan karena suntikan dana dari Hashim, saudara kandungnya, orang terkaya ke-32 di Indonesia menurut majalah Forbes. (Jika Prabowo jadi presiden, mudah diduga bahwa peringkat Hashim akan naik dengan cepat). Sikap aji mumpung Prabowo menggunakan retorika Soekarnois telah beberapa kali membuat Hashim jadi sorotan. Misalnya, karena janji Prabowo untuk menegaskan kembali kepemilikan negara atas sejumlah perusahaan asing tertentu, Hashim terpaksa harus memberikan pernyataan kepada para pemodal yang cemas dan meyakinkan mereka bahwa abangnya tidak akan mengulangi kebijakan nasionaliasi era Soekarno.
Demi akurasi sejarah, Prabowo seharusnya mengembangkan tema kampanyenya dalam wilayah nostalgia Soeharto. Prabowo ingin mengembalikan Indonesia kepada sejenis sistem pemilihan pra-rekayasa dan kepresidenan tanpa akuntabilitas seperti di era Soeharto. Masalahnya, Soeharto tidak memiliki satu hal yang diperlukannya untuk memenangkan pemilihan, yaitu citra seorang orator yang menggetarkan dan karismatik yang dengan penuh tenaga menggentarkan lawan-lawannya dan mampu menggalang ‘massa.’ Persepsi publik tentang Soeharto – sebagai administrator yang non-ideologis, pendiam, dan tenang – sesungguhnya dirancang sebagai antitesis dari persepsi publik tentang Soekarno. Apa yang dilakukan Prabowo saat ini adalah menghidupkan makhluk mutan dengan jiwa Soekarno yang liar namun romantis ke dalam jasad Soehartoisme yang telah lama membusuk.
Jika Prabowo meniru Soekarno untuk melegitimasi politik personalistik dan penuh kenangan masa lalu, maka Jokowi meniru Soekarno untuk melegitimasi agenda politik di kutubnya sendiri. Jokowi, pilihan putri biologis Seokarno, Megawati (yang beribukan seorang istri lain Soekarno, Fatmawati), untuk menjadi calon presiden partainya, adalah representasi dari upaya membebaskan diri dari politik aji-mumpung. Sebagai Walikota Solo (2005-2012) dan Gubernur Jakarta (2012-2014), Jokowi menindak tegas praktik sogok dan korupsi di kalangan pegawai negeri sipil. Uang rakyat yang berhasil dihemat lalu dibelanjakan untuk kepentingan orang banyak. Kemajuan yang dicapainya hanya dalam dua tahun menangani permasalahan Jakarta, seperti banjir, kemacetan lalu lintas, kurangnya lahan hijau, dan kesehatan masyarakat yang buruk, sungguh mengesankan, terutama jika dibandingkan dengan pasifnya gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya. Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mendanai poyek-proyek kesejahteraan rakyat, asalkan dana itu tidak diselewengkan ke kantong pribadi. Dia menunjukkan apa yang bisa dicapai jika pejabat publik benar-benar melayani publik.
Berbeda dengan Soekarno dan Prabowo, Jokowi berpembawaan sederhana. Pidato-pidatonya, yang efektif dan terus terang, tidak berlebihan. Untuk slogan kampanyenya, dia meminjam formula Soekarno tentang Trisakti – tiga sakti. Sakti menyiratkan pengertian kekuatan yang luar biasa atau suci. Dalam pidatonya pada tahun 1963, Soekarno mengajak bangsa Indonesia untuk ‘berdiri di kaki sendiri’ dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Ketika itu, Soekarno berusaha membela keganjilan-keganjilan Demokrasi Terpimpinnya. Jokowi tidak berhasrat kembali kepada bentuk otoriterianisme seperti itu. Penafsirannya tentang Trisakti bersifat generik dan diabstraksikan dari konteks aslinya. Bagi Jokowi, yang pada awal tahun 2012 menyebutnya sebagai prinsip penuntunnya, Trisakti memiliki makna praktis. Misalnya, dalam bidang ekonomi, Trisakti berarti penekanan akan pentingnya produksi domestik untuk konsumsi domestik, pengurangan importasi beras dan gula besar-besaran yang sesungguhnya dapat dengan mudah dihasilkan di dalam negeri. Trisakti juga berarti memperoleh penghasilan lebih besar dari pertambangan dan sumur-sumur minyak yang selama ini hanya memperkaya korporasi-korporasi asing dan segelintir oligark lokal, seperti Aburizal Bakri, ketua Partai Golkar yang telah berkoalisi dengan Prabowo.
Komitmen Jokowi pada supremasi hukum berarti bahwa dia harus mengatasi pengaruh Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto yang begitu berurat-akar. Berbeda dari setiap calon presiden sejak pemilihan umum pertama pasca-Soeharto pada tahun 1999, Jokowi dengan serius mengemukakan pentingnya meningkatkan apa yang disebut oleh para ahli ilmu sosial sebagai kapasitas negara – kemampuan untuk mengumpulkan pajak dan membelanjakan uang pajak untuk kemaslahatan umum – dan tidak hanya memindah-tempatkan politisi petualang kekuasaan yang itu-itu juga. Diberitakan bahwa Prabowo telah menjanjikan sejumlah kementerian tertentu kepada Golkar dan PKS, dua dari beberapa partai pendukungnya. Praktik ini sudah lazim: partai-partai koalisi yang memenangkan pemilihan presiden memperoleh jabatan kementerian sebagai imbalan. Di Indonesia, memperoleh jabatan seperti itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi banyak politisi, bahkan ada yang sampai menangis. Para menteri ini lantas bertindak tanpa ampun memeras semua uang yang bisa mereka peroleh dari kementerian-kementerian mereka. Jika Jokowi jadi presiden, keadaan seperti ini bisa jadi akan berubah. Dia telah menegaskan bahwa partai-partai pendukungnya tidak akan memperoleh jatah menteri.
Pernyataan ‘visi dan misi’ Jokowi tertuang dalam sebuah dokumen rinci setebal 42 halaman, sangat berbeda dari milik Prabowo yang hanya 9 halaman dan berisi pernyataan tertulis yang asal jadi. Dokumen milik Jokowi memang mengandung sejumlah pernyataan klise, namun di dalamnya terdapat gagasan konkrit dan pemikiran yang dirumuskan dengan matang. Dalam uraian tentang makna Trisakti, pernyataan Jokowi berisi sembilan prioritas bagi pemerintahannya jika kelak terpilih. Secara tersirat menyinggung kembali sembilan hal yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Nawaksara pada bulan Juni 1966, di mana Soekarno membela dirinya atas tuduhan-tuduhan dari Soeharto yang baru berkuasa, Jokowi memberi nama kesembilan prioritasnya itu Sembilan Cita-cita (Nawacita). Salah satunya berbunyi ‘Menegakkan hak asasi manusia dan menyelesaikan secara adil kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.’ Jokowi menyebut secara spesifik ‘Tragedi 1965’ dan kasus yang menjadi tanggungjawab Prabowo, yaitu hilangnya aktivis politik pada tahun 1998 (hal. 27).
Dalam hal meniru Soekarno, sulit membedakan Jokowi dan Prabowo. Tapi ini sesuatu yang tak terhindarkan. Soekarno adalah tokoh yang mudah berubah dan unik. Mengadopsi populisme sayap-kiri Soekarno di satu sisi, Jokowi malah menolak (syukurlah) kecenderungan Soekarno yang otoriter. Sementara itu, Prabowo mengadopsi kecenderungan otoriter Soekarno dan pada saat yang sama berbual dengan retorika populisme sayap-kiri. Jika Jokowi mengutamakan supremasi hukum, maka Prabowo justru menampilkan dirinya sebagai Il Duce. Bahwa kedua calon presiden ini menekankan kesetiaan mereka pada Soekarno menunjukkan betapa kuat pengaruh Soekarno pada imajinasi rakyat tentang kekuasaan negara.
Soekarno mencoba memanunggalkan seluruh bangsa Indonesia ke dalam dirinya dan percaya pada gagasan konyol bahwa dia sendirian mampu menyatukan semua unsur bangsa yang berbeda-beda. Setiap tahun, pada peringatan hari kemerdekaan, Soekarno berdiri di belakang puluhan mikrofon untuk menyampaikan pidato yang panjang yang menguraikan dari mana bangsa ini berasal, di mana bangsa berada saat ini, dan ke mana arah bangsa nanti. Berbeda dengan pidato ‘state of the union’ seorang Presiden Amerika Serikat, pidato Soekarno membahas makna keberadaan bangsa Indonesia. Pidatonya disiarkan melalui radio pemerintah dan banyak orang Indonesia yang dengan patuh mendengarkannya bersama-sama di suatu tempat. Soekarno pernah menyatakan bahwa pidato-pidatonya (monolognya) lewat radio itu sesungguhnya merupakan percakapan dua arah antara ‘Soekarno Sang Pemimpin’ dan ‘Soekarno Sang Rakyat.’
Dalam The King’s Two Bodies (1957), Ernst Kantorowicz berkisah tentang raja-raja Eropa di abad pertengahan yang konon memiliki tubuh yang fana dan jasad yang abadi. Sebagai perwujudan dari negara secara keseluruhan, tubuh sang raja adalah ‘body politic.’ Konsep kekuasaan raja semacam ini hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan gagasan politik dan, pada saat yang sama, menyetujui gagasan teologis. Indonesia, sama seperti negara-negara lain dewasa ini, memiliki teologinya sendiri, menyibukkan dirinya dengan gagasan tentang imortalitas, yang suci, dan yang luhur. Kita belum juga melampaui negeri-negeri abad pertengahan dalam kisah tersebut, yang hanya dibesar-besarkan dalam berbagai bentuk berbeda. Menurut argumen Benedict Anderson, nasionalisme di Indonesia lebih mudah dipahami sebagai agama daripada sebagai ideologi.
Karena peran pentingnya dalam memformulasikan ideologi negara yang permanen, yaitu Pancasila, memproklamasikan kemerdekaan, yang merupakan peristiwa puncak nan abadi (sekali merdeka, tetap merdeka), dan memimpin Indonesia sebagai presiden pertama (dan pernah dinobatkan sebagai ‘presiden seumur hidup’ ), Soekarno tampaknya ditakdirkan untuk tetap berkuasa sebagai corpus mysticum yang lestari dari body politic Indonesia.
Soekarno telah lama berpulang. Panjang umurlah Soekarno.***
Penulis adalah professor dan sejarahwan di University of British Columbia di Vancouver, Kanada.
©Terjemahan bebas oleh Chairil Anwar Korompot
Makassar, 7 Juni 2014
rtikel ini sebelumnya telah dimuat di New Mandala, 26 May 2014. Dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.
Sumber:http://indoprogress.com
Bisakah kita memiliki sikap independen, bahkan ketika kita telah menyatakan dukungan terhadap pihak lain? Setelah dibasmi tentara dan sekutu-sekutu sipilnya pada 1965, gerakan sosial-politik di Indonesia tidak memiliki referensi yang kaya tentang independensi gerakan. Di kalangan LSM, independensi gerakan berarti tidak berpihak kemana-mana kecuali pada donor. Memberikan dukungan kepada sebuah kelompok politik tertentu adalah haram, nista, harus dijauhi. Politik kita adalah politik yang independen, begitu mantranya. Bagi gerakan kiri, yang bangkit kembali di akhir masa kekuasaan rezim orde baru, independensi gerakan tidak ada dalam kamus. Pilihannya hanya anti-Soeharto atau pro-Soeharto, kawan atau lawan, revolusi atau mati.
Postingan
